tirto.id - Cawapres nomor 01 Ma'ruf Amin mengatakan, 212 sudah berubah menjadi gerakan politik. Padahal, kata Maruf, awalnya gerakan tersebut dibuat untuk mengawal penegakan hukum kasus penodaan agama.
Hal itu diungkapkan Ma'ruf saat bersilaturahim dengan Para Kiai dan Tokoh Nahdlatul Ulama Se-Jawa Tengah Bagian Utara di Semarang, Selasa (5/2/2019).
"212 tadinya untuk penegakkan hukum kasus penodaan agama, tapi sekarang gerakan politik," kata Ma'ruf Amin, seperti dikutip Antara.
Harusnya, lanjut Maruf, gerakan 212 dinyatakan selesai usai pelaku kasus penodaan agama dijatuhi hukuman. Tapi, kata dia, justru muncul gerakan Persatuan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI juga diubah diganti menjadi GNPF Ulama.
"Gerakan PA 212 dan GNPF Ulama sudah tidak ada kaitannya penegakan hukum, tapi gerakan politik dan menggunakan pilpres sebagai kendaraan politik mereka," ujarnya.
Kendati demikian, mantan Ketua MUI itu mengaku tak masalah apabila gerakan 212 dihidupkan kembali. Asalkan hanya untuk ajang silaturahim. "Kalau dihidupkan untuk silaturahim tidak masalah, asal jangan yang lain," ucapnya.
Menurut Maruf, Pilpres 2019 ini bukan hanya memenangkan capres dan cawapres, tetapi juga pertarungan antar-ideologi.
Untuk itu, Maruf mengimbau kepada warga Nahdlatul Ulama (NU) agar tetap solid mendukung pasangan capres dan cawapres di Pilpres yang akan menjaga keberlangsungan NU.
"Saya mohon doa dan dukungan seluruh jajaran NU untuk mendukung dan memenangkan pilpres yang akan datang," ujarnya.
Editor: Agung DH
