Sejarah Indonesia

KAMI Ada untuk Mengganyang PKI

Oleh: Iswara N Raditya - 25 Oktober 2017
Dibaca Normal 3 menit
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan tujuan utama membasmi orang-orang PKI.
tirto.id - Hari-hari awal bulan Oktober 1965 itu ibukota begitu mencekam. Penculikan dan pembantaian para petinggi Angkatan Darat dalam suatu operasi berdarah telah menggegerkan seantero negeri. Nyaris seluruh elemen bangsa bergolak, tidak terkecuali kaum muda yang tergabung dalam berbagai organisasi dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi tertuduh di balik tragedi yang terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 itu. Kampanye anti-komunis dan ganyang PKI beserta antek-anteknya pun menyebar luas, termasuk menjangkiti para pemuda dan mahasiswa, terutama mereka yang tidak sejalan dengan garis ideologis PKI.

Baca Juga:
Setelah melalui proses dan dinamika yang cukup tajam, pada 25 Oktober 1965 dibentuklah suatu wadah untuk menaungi kaum muda dan mahasiswa yang sangat yakin bahwa orang-orang PKI adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas tragedi tersebut. Wadah itu bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia alias KAMI.

Polemik Terbentuknya KAMI

Sebelum KAMI dibentuk, kalangan muda dan mahasiswa di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah memiliki payung besar bernama Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Rapat presidium PPMI pun digelar pada 10-23 Oktober 1965 untuk menentukan sikap pergerakan mahasiswa terhadap G30S (Pemuda Pembangunan dan Masa Depan, 1987:25).

Tidak mudah bagi PPMI menemukan satu pandangan terkait hal itu. Pasalnya, unsur sayap kiri di PPMI cukup kuat, yakni Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Gerakan Mahasiswa Indonesia (Germindo), juga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), meskipun yang menjadi kekuatan terbesar tetaplah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Sedangkan lainnya, terutama yang berhaluan kanan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dengan tegas menghendaki adanya tindakan keras terhadap PKI.

Adapun Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) dan Mahasiswa Pancasila (Mapantjas) yang lebih berpaham nasionalis memang tidak sengotot kubu kanan kendati tampak memberikan dukungan, begitu pula dengan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI).

Kubu yang kontra-PKI akhirnya habis kesabaran. Mereka melapor kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Sjarif Thajeb tekait pertentangan yang terjadi di internal PPMI. Pak Menteri lalu menyarankan agar dilakukan pertemuan di antara seluruh perhimpunan mahasiswa pada 25 Oktober 1965. Sjarif Thajeb bahkan menyediakan rumahnya untuk menggelar forum tersebut.

Disebutkan dalam tulisan panjang Rum Aly (2010) dengan judul “Kisah 1966: Dari 10 Januari Menuju 11 Maret”, pertemuan itu ternyata dilakukan tanpa menyertakan kubu pro-PKI, yakni CGMI, Germindo, dan Perhimi. Hanya GMNI yang dihadirikan. Alhasil, GMNI harus menghadapi serangan-serangan dari kubu sayap kanan sendirian.

Baca Juga:
GMNI yang merupakan organisasi mahasiswa penyokong Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah pendukung setia Presiden Sukarno yang juga masih belum bersikap tegas terhadap PKI. Maka itu, GMNI cenderung menunggu dan berupaya sekuat tenaga menghindarkan PPMI dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.

Menteri Sjarif Thajeb sendiri sebenarnya bimbang dalam menyikapi pertentangan di tubuh PPMI itu. Di satu sisi, ia adalah pembantu presiden, namun di sisi lain terbuka baginya kemungkinan yang lebih menguntungkan apabila terjadi sesuatu di luar dugaan terhadap kekuasaan Sukarno.

Sebagai jalan tengah, Sjarif Thajeb mengizinkan dibentuknya wadah baru dengan tujuan memberikan respons keras terhadap tragedi G30S (PKI), namun dengan syarat, GMNI harus didudukkan sebagai pimpinan utama dalam kepengurusannya.

Maka, kemudian disepakatilah KAMI sebagai wadah baru meskipun PPMI masih ada.

Aksi KAMI Ganyang PKI

Belakangan, GMNI justru tidak bersedia masuk dalam jajaran Presidium KAMI, bahkan menarik diri. GMNI mundur karena merasa PPMI masih harus dipertahankan. GMNI versi ini dipimpin oleh Bambang Kusnohadi, yakni GMNI pendukung PNI pimpinan Ali Sastroamidjojo dan Surachman (PNI-Asu) yang berhaluan agak kekiri-kirian serta lebih dekat dengan Presiden Sukarno.

Di pihak lain, ada PNI versi konservatif yang dimotori oleh Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja (PNI Osa-Usep), juga didukung oleh Sabilal Rasjad, Hadisubeno Sosrowerdojo, Mh. Isnaeni, Karim M. Durjat, dan lainnya (Taufiq Tanasaldy, Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia, 2012:122).

PNI Osa-Usep juga punya GMNI sendiri yang dipimpin oleh Soerjadi. Maka, sepeninggal GMNI rombongan Bambang Kusnohadi pendukung PNI Asu, KAMI kemudian menggaet GMNI versi Soerjadi.

Menteri Sjarif Thajeb tentunya kebingungan dengan situasi terkini itu. Namun, akhirnya ia mengambil keputusan untuk ikut dengan KAMI –namanya bahkan tercatat sebagai salah seorang pendiri KAMI– yang ternyata berdampak positif terhadap karier politiknya di orde yang baru nanti.

Baca Juga:
infografik KAMI


Secara resmi, KAMI akhirnya terbentuk. Organisasi baru ini ternyata menguat dengan cepat karena mendapat dukungan dari TNI Angkatan Darat, juga dari kalangan agama termasuk Pemuda Ansor dari Nahdlatul Ulama (NU), hingga para mantan anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI),

Kemunculan KAMI segera diikuti oleh sejumlah wadah perhimpunan serupa seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Keastuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan lain-lain.

Rombongan KAMI ini pun segera menjalankan misinya dengan menggelar rangkaian aksi demonstrasi. Mereka mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni (1) Bubarkan PKI; (2) Rombak/bubarkan Kabinet Dwikora; dan (3) Turunkan harga kebutuhan pokok.

Gerakan yang melibatkan puluhan ribu orang ini ternyata tidak terkendali, bahkan menjurus brutal. Kantor Pusat PKI dibakar. Belum lagi sentimen anti-komunis dan anti-Cina kian berkobar, diikuti aksi bakar-membakar rumah-rumah dan penghancuran harta, juga nyawa, yang tidak kenal ampun (Victor M. Fic, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi, 2005:283).

Puncaknya adalah pada 24 Februari 1966 ketika aksi unjuk rasa digelar di depan istana negara, berujung bentrokan dengan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden), dan menelan korban jiwa, salah satunya adalah seorang demonstran bernama Arif Rahman Hakim.

Demonstrasi besar-besaran itu dilakukan KAMI dan rombongannya sebagai bentuk protes atas reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Sukarno pada 21 Februari 1966 dan masih melibatkan orang-orang PKI di pemerintahan.

Baca Juga:
Tanggal 25 Februari 1966, KAMI dibubarkan oleh pemerintah. Meskipun berumur singkat, yakni kurang lebih selama 4 bulan, namun apa yang dilakukan KAMI itu merupakan mata rantai penting dalam rangkaian awal yang akhirnya berhasil mengganyang habis PKI sekaligus meruntuhkan rezim Sukarno alias Orde Lama.

Nantinya, para mahasiswa penggerak KAMI, sebutlah Cosmas Batubara, Akbar Tanjung, Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, Abdul Gafur, Zamroni, David Napitupulu, dan lain-lainnya, memperoleh “imbalan” dari penguasa RI selanjutnya, Soeharto. Mereka-mereka ini mendapatkan posisi empuk di pemerintahan Orde Baru selama puluhan tahun.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Iswara N Raditya
(tirto.id - Politik)

Reporter: Iswara N Raditya
Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Zen RS
* Data diambil dari 20 top media online yang dimonitor secara live