Perpecahan Internal Muluskan Jalan Soeharto Gembosi PNI Pasca-1965

Oleh: Appridzani Syahfrullah - 27 April 2021
Dibaca Normal 4 menit
Dinamika internal PNI menghangat gara-gara persaingan faksi konservatif dan progresif. Sempat pegang kendali, faksi progresif digusur Soeharto dari luar.
tirto.id - Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir kembali pada Januari 1946 melalui kongresnya di Kediri, Jawa Timur. Sebelumnya pada era kolonial, PNI yang eksis sejak 1927 membubarkan diri seiring ditangkapnya tokoh-tokoh partai itu, di antaranya Sukarno, pada Desember 1929.

Pendiri PNI 1946 adalah para eksponen senior PNI 1927, seperti Sartono, Sarmidi Mangunsarkoro, Sidik Djojosukarto, Suwirjo, hingga Wilopo. Mereka ini lantas menduduki kursi-kursi penting dalam kepengurusan partai yang baru.

Menurut J. Eliseo Rocamora dalam The Partai Nasional Indonesia 1963-1965 (1970, hlm. 144), PNI yang lahir kembali itu memberikan warna baru terhadap perjuangan politik Indonesia di alam revolusi. Ia menjadi oposan Kabinet Syahrir yang dianggap terlalu kompromistis terhadap Belanda.

Rocamora menyebut, tahun-tahun revolusi adalah masa yang sulit bagi perkembangan partai. PNI baru benar-benar berkembang di era 1950-an. Keanggotaan PNI cukup luas, mulai dari kelompok birokrat, kapitalis nasional, kelompok pemuda dan mahasiswa, sampai buruh.

Keanggotaan yang luas itu nantinya membuat dinamika internal PNI menghangat. Pihak-pihak yang saling berebut pengaruh itu kemudian mengelompok dalam dua faksi besar, konservatif dan nasionalis progresif.

Menguatnya faksi konservatif dalam tubuh PNI mengundang reaksi keras dari pimpinan ormas-ormas yang berafiliasi dengan PNI. Di antara ormas tersebut ialah Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pemuda Demokrat Indonesia (PDI), dan Persatuan Tani Indonesia (PETANI). Kelompok inilah yang melahirkan faksi nasionalis progresif.

Aspirasi yang dibawa oleh kelompok nasionalis progresif adalah pembaruan partai. Pasalnya, kepemimpinan konservatif terlalu berpuas diri pada kekuasaan yang baru saja diperoleh usai Pemilu 1955. Gerakan itu setidaknya mulai bergeliat pada 1956 dan makin menguat sejak 1958.

“Gerakan pembaruan partai disebut zelfcorrectie (mawas diri) yang dipimpin oleh Sarmidi Mangunsarkoro, wakil ketua satu PNI, yang kalah oleh Soewirjo dalam pemilihan ketua umum partai,” tulis Hendri F. Isnaeni dan Bonnie Triyana di majalah Historia (No. 31, 2016).

Menurut Dimas Anggara dan Agus Trilaksana dalam studinya yang terbit di jurnal pendidikan sejarah Avatara (Volume 3, 2017, PDF), gerakan pembaruan faksi nasionalis progresif itu semula kurang berhasil. Pasalnya, mereka hanya punya sedikit perwakilan di level elite pimpinan partai. Lagi pula, organisasi-organisasi itu juga masih bergantung secara finansial pada partai.

Jalan Merebut Dominasi

Konstelasi persaingan antara faksi konservatif dan progresif dalam tubuh PNI mulai mengalami pergeseran pada sekira 1960. Kala itu, Pemerintahan Sukarno menyediakan kursi khusus dalam DPR Gotong Royong untuk wakil-wakil ormas. Itu adalah modal politik besar bagi faksi progresif PNI untuk kembali bergerak.

Menurut Anggara dan Trilaksana, Sukarno sendiri juga menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan kaum konservatif dalam PNI. Eksponen-eksponen kelompok progresif, seperti A.M Datuk (KBKI), Bambang Kusnohadi (GMNI), Hikmatullah (PDI), dan Surachman (PETANI), tentu tidak menyia-siakan kesempatan ini.

“Pada bulan-bulan sebelum Kongres PNI kesembilan, para pemimpin ormas sibuk menyiapkan upaya perubahan dalam pimpinan partai. Untuk maksud ini, mereka menyiapkan pamphlet yang menyerang kebijakan pimpinan PNI 1956-1960 untuk dibagi-bagi pada saat berlangsungnya kongres,” tulis Anggara dan Trilaksana.

Dalam Kongres PNI yang diadakan pada 25 Juli 1960, faksi progresif menyebarkan pamflet yang berjudul Appeal Djuli. Pamflet itu memuat kritikan terhadap kepemimpinan faksi konservatif yang membuat suara PNI kian merosot dalam Pemilu DPRD 1957-1958.


Penyusun Appeal Djuli menengarai kemerosotan itu adalah buah ketidakbecusan Soewirjo (faksi konservatif) memimpin PNI. Dan lagi, faksi konservatif dianggap terlalu kompromistis dalam hubungan politiknya dengan Angkatan Darat. Kegagalan tersebut menjadi isu utama yang diusung faksi nasionalis progresif untuk menggerogoti dukungan terhadap Soewirjo dan orang-orang konservatif lainnya.

Akhirnya, Kongres memilih Ali Sastroamidjojo sebagai ketua baru PNI. Dia berhasil meraup 721 suara dalam pemilihan—jauh mengungguli Soewirjo yang hanya memperoleh 421 suara. Ini adalah fase pertama keberhasilan faksi progresif dalam upayanya mengambil alih PNI.

Sejak itu pengaruh Ali dan kelompok progresif dalam PNI pun makin kuat. Kubu Ali mampu menekan kekuatan politik perwakilan PNI Jawa Tengah yang menjadi basis kelompok konservatif. Dia berhasil meraup dukungan dari cabang-cabang PNI di wilayah-wilayah lain seperti Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa Timur

Hasilnya, Ali kembali terpilih sebagai Ketua PNI dalam Kongres ke-10 PNI pada 1963.

Meski kelompok Ali sangat dominan, bukan berarti kelompok konservatif mengalah begitu saja. Gagal merebut kursi PNI 1, mereka beralih fokus merebut kursi sekjen. Suasana kongres yang sengit akhirnya memunculkan dua nama yang masing-masing mewakili kelompok progresif dan konservatif.

Rocamora dalam bukunya (hlm. 156) menulis, faksi konservatif juga gagal merebut kursi sekjen. Pemilihan sekjen yang sengit itu akhirnya dimenangkan oleh Surachman dari faksi progresif, dengan keunggulan hanya dua suara di atas rival konservatifnya Subagio Reksodipuro.

Dominasi faksi progresif dalam kepemimpinan partai pun makin kukuh dengan masuknya sembilan kader progresif dalam Dewan Harian PNI. Sementara itu faksi konservatif hanya berhasil mendudukkan tiga kadernya dalam Dewan Harian PNI, yaitu Hardi, Osa Maliki dan Isnaeni.

Kepemimpinan Ali lantas membawa PNI sebagai pendukung Presiden Sukarno yang militan. Menurut Paulus Widiyanto dalam Osa Maliki dan PNI: Konflik Interen Pra dan Pasca 1965 (1991, hlm. 20), Ali dan faksi progresif juga menerjemahkan kembali Marhaenisme secara radikal dengan landasan ide-ide antinekolim.

Infografik Bersih Bersih PNI
tirtoInfografik Bersih Bersih PNI. tirto.id/Sabit

Kudeta dari Luar

Kemenangan faksi progresif rupanya tidak bertahan lama. Setelah huru-hara G30S 1965, kelompok-kelompok di dalam tubuh PNI yang mendukung Sukarno pun mulai dipreteli. Begitu juga mereka yang terindikasi dekat atau memiliki kedekatan ideologis dengan kaum kiri. Soeharto tentu saja juga ambil tindakan terhadap Ali dan kelompok progresifnya.

Setelah PKI beserta ormas-ormas underbow-nya dilikuidasi pada Maret 1966, Soeharto mulai menggerogoti PNI dari luar. Sebagai landasan untuk bertindak, Soeharto memanfaatkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).


Sebagaimana disebut sejarawan Peter Kasenda dalam Hari-hari Terakhir Sukarno (2012, hlm. 144), Supersemar mengamanatkan kepada Soeharto untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan. Namun, bagai pisau bermata dua, Supersemar tidak mengatur atau membatasi tindakan-tindakan apa saja yang bisa diambil Soeharto.

Sejak itu, Soeharto dan Angkatan Darat tak terbendung. Merekalah yang menentukan siapa-siapa yang harus diberangus. Konsekuensinya, pihak-pihak yang terindikasi dekat dengan PKI atau membela Bung Karno harus bersiap menghadapi mimpi buruk. PNI tak terkecuali masuk dalam barisan pendukung Sukarno yang didelegitimasi.

"Kampanye anti-PNI meluas di Jawa dan Bali. Tokoh dan anggota yang disebut 'PNI Kiri' dari kubu Ali ditahan tanpa proses peradilan dengan dalih terindikasi G30S," tulis Martin Sitompul di majalah Historia (No. 31, 2016).

Angkatan Darat kemudian juga mengintervensi internal PNI dengan mendorong diadakannya Kongres Luar Biasa pada 24 Agustus 1966 di Bandung. Kongres ini punya agenda untuk “membersihkan” PNI dari anasir-anasir yang terlibat atau mendukung G30S 1965.

Intervensi itu bisa berhasil karena PNI sendiri sejak lama telah terpecah. Dengan sponsor Soeharto, perkubuan itu pun diselesaikan secara sepihak dengan didepaknya faksi progresif dari pucuk pimpinan partai.

Hinggap bak langau, titik bak hujan. Gerbong faksi progresif pimpinan Ali Sastroamidjojo yang sempat mendominasi PNI akhirnya runtuh. Kepemimpinan Ali-Surachman lalu diganti oleh Osa Maliki-Usep Ranawidjaja dari kelompok konservatif ketika Kongres Luar Biasa PNI ditutup pada 27 April 1966—tepat hari ini 55 tahun yang lalu.

Baca juga artikel terkait PNI atau tulisan menarik lainnya Appridzani Syahfrullah
(tirto.id - Politik)

Penulis: Appridzani Syahfrullah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
DarkLight