Cinta dan Benci untuk Soeharto

tirto.id - Tanggal 21 Mei 1998 menjadi hari yang sangat buram bagi Soeharto. Hari itu ia resmi -- merujuk ucapannya sendiri-- "berhenti" sebagai presiden. Pada hari Kamis itu pula, seorang warga dari Lhokseumawe menulis surat untuknya.

“Jabatan hanyalah titipan dan amanah Allah yang akan diambil kembali. Tiada seorang pun yang sanggup menolak bila diberi-Nya dan tidak seorang pun yang akan sanggup menerima tanpa seizin-Nya,” tulis Zulkarnain Husein, nama pria Aceh itu.

“Keputusan Bapak untuk mau dan berani mengembalikan amanah kepada yang berhak sesuai konstitusi adalah sangat menyentuh. Kami percaya ini adalah sikap patriot dan pahlawan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan izin Allah tentunya,” lanjutnya.

(Baca juga: Tutut dan Mega, Dua Putri Presiden RI)

Banyak Cinta untuk Sang Mantan

Surat untuk Soeharto itu muncul dalam buku karya Anton Tabah (1999) dengan judul Empati di Tengah Badai: Surat-surat kepada Pak Harto. Buku ini diterbitkan saat Indonesia sedang bergolak selepas runtuhnya Orde Baru.

Selain dari Aceh, ada pula surat dari Papua atas nama Siti Sainab. “Saya tidak termasuk yang ikut-ikutan menghujat keluarga Cendana,” tulisnya. “Mengapa? Karena saya bangga bangsa Indonesia memiliki salah satu putra terbaik yang selama 32 tahun mau memberikan yang terbaik untuk bangsa ini maupun bangsa-bangsa lain.”

Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Harmis Abka menulis, “Kami tidak dapat membalas apa yang telah Bapak berikan untuk negara ini… Rasa hormat, cinta dan kasih saya, orangtua saya dan adik-adik tidak akan berubah kepada Bapak dalam situasi dan keadaan apapun.”

Ada juga yang yakin bahwa Soeharto telah dikhianati.

“Setega itukah orang-orang yang dulu membungkuk-bungkuk di hadapan Bapak, menempel Bapak, pada akhirnya melengos, memfitnah, serta memburuk-burukkan tingkah dan kepemimpinan Bapak dan keluarga?” demikian Suyoko Hatmosardjono dari Banyuwangi.

“… orang-orang seperti itu pada akhirnya akan tercampakkan dengan sendirinya karena mereka tidak mempunyai pendirian. Mereka bunglon yang dapat berganti baju mengikuti situasi dan kondisi saat ini, dan mereka adalah orang-orang munafik!” imbuhnya geram.

(Baca juga: Dosa dan Jasa Soeharto untuk Indonesia)

Seorang ibu rumah-tangga bernama Herlina dari Temanggung, Jawa Tengah, juga mengungkapkan duka-cita yang mendalam. “Saya sedih kenapa Bapak mengundurkan diri sebagai presiden. Saya meneteskan air mata saat Bapak menyerahkan Jabatan kepada Bapak Habibie.”

“Terima kasih kami kepada Bapak. Akan kami tanamkan cerita dan sejarah Bapak kepada anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Semoga Bapak tetap membangun negara dengan cara lain,” janji Herlina.

Tumbal Takhta Dari Aceh Sampai Papua

Siti Sainab mungkin tidak mengetahui, Soeharto yang dalam suratnya ia banggakan sebagai salah satu putra terbaik bangsa itu kerap menumpahkan darah di Bumi Cenderawasih -- tapi siapa yang tahu Siti Sainab orang Papua atau bukan?

Setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua Barat alias Irian Jaya pada 1969, terjadilah berbagai kasus pembunuhan, bahkan pembantaian, terhadap mereka yang ditengarai terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Tentu saja, ada peran Soeharto selaku orang yang paling berkuasa di Indonesia kala itu dalam kasus-kasus yang melibatkan perangkat militer ini. Apalagi, Soeharto sedang asyik-asyiknya menikmati “limpahan” kekuasaan dari Sukarno yang diklaimnya sejak mengantongi Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966.

Tentang Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang menjadi tonggak awal kekuasaan Soeharto, baca: Jika Supersemar Palsu, Apakah Orde Baru Tidak Sah?

Laporan yang diterbitkan surat kabar terbitan Belanda De Telegraaf atas hasil investigasi Henk de Mari menyebutkan bahwa 55 pria dari dua desa di Biak Utara tewas pada Juni 1971. Di wilayah yang sama, terjadi lagi kasus serupa pada 1974 dan 1975 yang masing-masing memakan korban jiwa sebanyak 45 dan 41 orang.

Tahun 1977, seperti yang ditulis Muchtar Effendi Harahap (2004) dalam buku Demokrasi dalam Cengkeraman Orde Baru, sekitar 3.000 orang dari Suku Dani tewas karena dituding melakukan upaya pemberontakan. Saat itu, permukiman orang-orang Dani di Lembah Baliem dibom dengan pesawat dari udara.

Pembunuhan demi pembunuhan di tanah Papua pun terus terjadi selama Soeharto berkuasa. Terhitung sejak 1981 hingga 1996 atau 2 tahun sebelum berakhirnya Orde Baru, lebih dari 15 ribu orang Papua tewas, belum lagi mereka yang disiksa dan dipenjara.

Tak hanya Papua, Aceh pun mengalami nasib yang nyaris serupa. Zulkarnaen Husein yang bermukim di Lhokseumawe mestinya tahu bahwa orang yang disebutnya sebagai patriot dan pahlawan itu berada di balik operasi militer yang diterapkan di Bumi Rencong sejak 1989.

(Baca juga: Pembantaian yang Dilakukan Belanda di Pedalaman Aceh)

Hampir sama dengan di Papua, operasi militer di ujung barat Indonesia dilakukan untuk membasmi apa yang disebut oleh rezim Orde Baru sebagai gerakan separatis. Atas nama stabilitas nasional dan keutuhan NKRI, Aceh dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) hingga usai lengsernya Soeharto.

Laporan yang dirilis Amnesty International pada 1993 memperkirakan sekitar 2.000 warga sipil, termasuk anak-anak dan lansia, menjadi korban tewas. Sementara 1.000 orang lainnya ditangkap, dianiaya, hingga dibui.

Banyak juga warga yang tiba-tiba “menghilang” karena dituding telah terlibat atau berhubungan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Belum lagi ratusan perempuan Aceh yang menjadi korban perkosaan, disinyalir lebih dari 300 wanita dan anak-anak gadis di bawah umur.

Strategi Melanggengkan Kekuasaan

Apa yang menimpa rakyat Papua dan Aceh baru sebagian dari rangkaian aksi Soeharto dalam rangka melanggengkan kekuasaannya. Masih banyak insiden kemanusiaan lainnya yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air selama Orde Baru berkuasa.

Beberapa di antaranya sebutlah Operasi Seroja di Timor-Timur pada 1975, Operasi Clurit yang memunculkan penembak misterius (petrus) untuk memberantas kriminalitas sejak 1982, Tragedi Sindang Raya-Tanjung Priok pada 1984, Peristiwa Talangsari di Lampung Timur pada 1989, Peristiwa 27 Juli 1996, dan seterusnya.

(Baca juga: Algojo Orde Baru Itu Bernama Sudomo)

Bahkan sebelum Soeharto resmi menjadi presiden, embrio kekuasaannya telah ditandai dengan tragedi berdarah sejak 1966, yakni operasi “pembersihan” terhadap warga negara Indonesia yang dituding terlibat PKI. Ada banyak versi terkait jumlah korban tewas akibat aksi pembantaian ini, dari ratusan ribu hingga jutaan.

Lantas, mengapa banyak yang menyesalkan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan dan bahkan tidak sedikit rakyat Indonesia yang merindukan kepemimpinannya bahkan sampai saat ini?

Selain membalut kekerasan itu dengan bungkus NKRI, Soeharto juga melakukan hal-hal yang “menyenangkan” rakyat. Pembangunan, terjaganya keamanan nasional, stabilitas ekonomi termasuk swasembada pangan, juga perhatian hingga ke akar rumput, membuat sebagian besar warga seolah-olah tidak peduli dengan hiruk-pikuk yang sebenarnya terjadi bersamaan.

Hebatnya, strategi itu berjalan dan bertahan berpuluh-puluh tahun.

(Baca juga: Wimanjaya Bertaruh Nyawa Membongkar Dosa Rezim Soeharto)

Soeharto sejatinya sadar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk singgasana yang didudukinya kendati ia berusaha dengan segala cara untuk mempertahankannya selama mungkin.

“Kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak. Kekuasaan itu bersumber pada kepercayaan yang diberikan anak buah atau rakyat yang dipimpinnya. Tanpa kepercayaan ini, tak mungkin seorang pemimpin berwibawa,” begitu ucapnya dalam buku Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto karya O.G. Roeder (1976).

Dan, itulah yang terjadi. Kekuasaan Soeharto runtuh terhitung tanggal 21 Mei 1998. Sejak itulah, kebencian serta kemuakan atas kebobrokan rezimnya kian terungkap meskipun rasa cinta dan kerinduan masih saja ada di hati sebagian rakyat Indonesia.