tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan pembangunan revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Sarinah yang menghubungkan kepada Halte Transjakarta MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Senin (2/3/2026). JPO ini menjadi yang pertama dimiliki Jakarta setelah diresmikan pada 21 April 1968.
"Pada hari ini Senin 2 Maret tahun 2026, revitalisasi jembatan penyeberangan orang halte TransJakarta MH Thamrin Sarinah saya nyatakan diresmikan,"' ujar Pramono saat peresmian.
Dengan peresmian JPO ini, Pramono mengatakan masyarakat menjadi memiliki dua pilihan dalam menyeberang, baik menggunakan pelican crossing atau menggunakan lift. Namun, akses JPO diutamakan untuk mereka penyandang disabilitas.
Selain dilakukan revitalisasi JPO, Pemprov DKI juga akan memperlebar pedestrian di sekitar kawasan Sarinah hingga sekitar 2,6 meter pada Mei mendatang. Pelebaran itu direncanakan bersamaan dengan penataan ulang pedestrian oleh MRT Jakarta.
"Nantinya pedestrian ini akan dilebarkan kurang lebih 2,6 (meter). Sehingga dengan demikian pedestrian ini akan bisa lebih luas, lebih lebar dan sebenarnya kami menginginkan agar ini betul-betul karena Sarinah ini, kan, heritage, sehingga dengan demikian pilihan orang untuk belanja atau pergi ke Sarinah akan menjadi semakin mudah," tutur Pramono.
Revitalisasi JPO ini tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan menggunakan anggaran korporasi TransJakarta. Proyek ini disebut juga menjadi bagian dari paket revitalisasi halte yang sempat tertunda karena sejumlah agenda nasional.
Pramono menuturkan bahwa dirinya juga mengizinkan pemberian naming right kepada TransJakarta bersama Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Dia juga membuka peluang pemberian naming rights itu pada pihak Sarinah atau swasta.
"Kalau kemudian ada apakah itu Sarinah atau swasta yang ingin menggunakan JPO ini menjadi naming rights-nya, kami persilakan," tutur Pramono.
Pramono mengungkapkan Pemprov DKI juga sempat menawarkan agar JPO terkoneksi langsung ke Gedung Sarinah. Namun, hal itu masih dipertimbangkan karena status Sarinah sebagai bangunan cagar budaya.
"Tadi saya diskusi dengan Pak Asisten Pembangunan untuk dijajaki kembali apakah mereka bersedia kalau kemudian ini kami teruskan sampai dengan masuk Sarinah, bagi Sarinah juga menguntungkan," ujar Pramono.
"Ini dilakukan seperti ini karena memang mereka masih belum bersedia untuk membuka diri," sambung Pramono.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id





























