Pramono: Lapangan Padel Tanpa PBG akan Dihentikan dan Dibongkar

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan akan menghentikan hingga membongkar lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dia menyebut saat ini terdapat 397 lapangan padel di Jakarta dan statusnya akan didalami oleh Citata (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha, karena kami mensinyalir bahwa ada," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2).

Selain lapangan yang tak memiliki izin, Pramono juga memastikan tidak akan mengizinkan keberadaan lapangan padel di atas aset Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik pemerintah daerah sehingga ruang terbuka hijau tak akan terganggu fungsinya.

“Lapangan padel yang berada di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, di Ruang Terbuka Hijau (RTH), kami tidak mengizinkan untuk dilanjutkan,” katanya.

Lebih lanjut, pembangunan lapangan padel ke depan harus mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Pramono menyebut hal ini bertujuan agar pembangunan dapat berjalan tertib.

“Supaya ini menjadi acuan sehingga tidak serta-merta sema orang yang ingin bangun lapangan padel it bisa membangun lapangan padel di Jakarta,” tuturnya.

Sebelumnya, polemik kehadiran lapangan padel di Jakarta bermula dari laporan warga di kawasan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Mereka mengadukan kebisingan sebagai dampak dari pembangunan lapangan padel ke pihak terkait sejak November 2025.

Atas hal ini, Pramono segera mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas terkait perizinan padel di DKI Jakarta. Pramono mengaku akan memerintahkan kepada jajaran untuk mempresentasikan daerah-daerah mana saja yang melanggar izin padel dan mengganggu kenyamanan warga.