tirto.id - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang baru diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 2 Maret 2026 ternyata belum terhubung langsung dengan gedung pusat perbelanjaan tersebut.
Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan, mengungkapkan bahwa status gedung sebagai cagar budaya menjadi penyebab utama keterlambatan penyambungan.
Raisha menjelaskan bahwa perubahan struktur bangunan, khususnya pada bagian fasad, tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena Sarinah merupakan cagar budaya. Setiap modifikasi harus melalui kajian yang sangat ketat agar tidak merusak nilai sejarah bangunan.
"JPO memang butuh kajian tambahan. Karena kami sebagai cagar budaya itu tidak bisa melakukan banyak modifikasi dalam bentuk fasad," katanya di Sarinah, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Meski JPO belum tersambung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap meresmikannya lebih awal. Menurutnya, langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang libur Lebaran, sekaligus mendorong kunjungan ke Sarinah.
"Kami paham juga dari Pemprov merasa ada kepentingan untuk dijadikan dulu nih di masa libur Lebaran ini yang pasti trafiknya sangat amat baik dan akan membantu juga kepada Sarinah," tuturnya.
Raisha bilang, opsi penyambungan JPO ke gedung Sarinah masih terbuka. Pihaknya terus berkomunikasi dengan Pemprov DKI dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi teknis dan regulasi yang memungkinkan.
Salah satu tantangan teknis yang dihadapi adalah perbedaan elevasi antara JPO dengan struktur gedung Sarinah yang saat ini belum sejajar. Penyesuaian elevasi harus dilakukan terlebih dahulu dengan mengutamakan aspek keselamatan pengguna.
"Karena memang kajiannya ini harus sangat amat detail. Karena untuk bisa menembus ke Sarinah secara elevasi harus dirapikan dulu, dan kalau melihat sekarang, elevasinya belum pas nih, dan ini kita harus menjunjung tinggi juga unsur keselamatan," tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id



































