tirto.id - Presiden Jokowi meminta kemampuan penanganan bencana Indonesia terus meningkat. BMKG diminta mengambil peran untuk memberikan info akurat tentang gempa hingga tsunami lebih cepat hingga bisa dijadikan acuan kebijakan pencegahan bencana.
Menurut Jokowi, hal tersebut penting demi menekan angka kematian dan kerugian akibat bencana.
Ia juga berharap pemerintah bisa memanfaatkan kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana. Ia pun ingin BMKG bisa mencegah penyebaran hoaks tentang bencana.
"Karena itu saya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat, tapi bersinergi bersama BNPB mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Rakorbangnas BMKG 2021 secara daring, Kamis (29/7/2021).
"Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber-sumber resmi sehingga tidak mudah terjebak pada kabar dan berita berita bohong," tutur Jokowi.
"Dengan tantangan yang semakin meningkat maka kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana. Menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda," kata Jokowi.
Pendapat Jokowi bukan tanpa alasan. Ia menuturkan, data bencana geohidrometrologi Indonesia tinggi dengan intensitas dan frekwensi yang tinggi. "Kita bahkan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan," jelasnya.
Ia mencontohkan, gempa bumi yang terjadi di Indonesia per 2008-2016 rata-rata di angka 5-6 setahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali. Dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.
Ia pun menyinggung cuaca ekstrem dan siklon tropis sebagai contoh yang kini intensitas semakin tinggi. Ia menuturkan, Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981 - 2020, cenderung semakin cepat dua sampai dengan tiga tahunan dibandingkan periode 1950 -1980 yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan.
Dalam Rakorbangnas tersebut, Jokowi menitipkan 4 hal. Pertama, layanan BMKG harus mengikuti perkembangan teknologi. Ia ingin agar tingkat adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat, agar risiko semakin kecil saat bencana terjadi.
Kedua, peringatan BMKG harus bisa dipakai sebagai rujukan pengambilan keputusan lintas-sektor. Ia ingin informasi tentang cuaca ekstrem, gempa hingga kualitas udara dari BMKG bisa menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan pembangunan.
"Sekali lagi, kebijakan nasional dan daerah harus betul betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Karena itu saya meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian/lembaga serta pemda harus terus diperkuat," kata Jokowi.
"BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian/lembaga serta pemda dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan," tutur Jokowi.
Ketiga, Jokowi ingin kemampuan manajemen penanggulangan bencana di tingkat daerah diperkuat. Ia ingin manajemen tersebut bisa memetakan peran pemerintah, swasta dan masyarakat saat pra-bencana hingga pasca bencana. Ia pun ingin ada simulasi dan pelatihan agar penanganan bencana bisa dilakukan cepat.
Terakhir, Jokowi ingin ada edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang bencana, terutama di daerah rawan bencana. Menurut mantan Wali Kota Surakarta ini, budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
