tirto.id - Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana. Ia tidak ingin pemerintah daerah bersifat reaktif dalam menangani bencana, tanpa adanya mitigasi.
"Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan, bukan, bukan itu. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik. Detail," kata Jokowi saat memberikan sambutan rapat koordinasi penanggulangan bencana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/3/2021).
"Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan sepeti itu tidak boleh terjadi," tambah Jokowi.
Jokowi lantas mengingatkan dan mengutip informasi yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo bahwa Indonesia memiliki 3.253 bencana selama 2020 hingga Februari 2021. Ia lantas mengingatkan pula kalau Indonesia masuk dalam 35 negara rawan risiko rawan bencana.
"Kita sekali lagi menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana karena jumlah penduduk kita juga besar. Sehingga risiko jumlah korban yang terjadi apabila ada bencana juga sangat besar," kata Jokowi.
Jokowi lantas mengingatkan Indonesia sudah memiliki rencana induk Penanggulangan bencana 2020-2024 sesuai Perpres 87 tahun 2024. Ia ingin grand design tersebut diturunkan dalam kebijakan dan perencanaan hingga mitigasi risiko bencana.
"Tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebiajkan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," tegas Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
