Menuju konten utama

Jokowi Bantah Pekerja Asal Cina Capai Puluhan Juta

Presiden Joko Widodo yakin pekerja asal Cina di Indonesia tidak mencapai puluhan juta orang. Sebabnya, perbedaan gaji di Cina dan Indonesia cukup besar.

Jokowi Bantah Pekerja Asal Cina Capai Puluhan Juta
Sejumlah pekerja asing asal Cina berbaris saat hendak didata oleh Direktorat Reskrim Umum (ditreskrimum) Polda Kalbar, di kawasan proyek pembangunan PLTU. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa jumlah pekerja asal Cina yang berada di Indonesia sangat sedikit, hanya sekitar 21 ribu orang. Pernyataan ini adalah bantahan Jokowi terkait adanya sejumlah sumber yang menyebutkan bahwa pekerja dari Cina di Indonesia mencapai hingga puluhan juta orang.

"Banyak yang bersuara-bersuara Cina yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 puluh juta. Itu yang menghitung kapan. Hitungan kita 21 ribu, sangat kecil sekali," kata Jokowi dalam sambutannya saat Deklarasi Pemagangan Nasional di KIIC, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (23/12/2016).

Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengimbau pada masyarakat untuk tidak menyebarkan isu dengan data yang salah sehingga membuat gaduh nasional.

Presiden juga menyatakan kecil kemungkinan warga Cina Hong Kong mau bekerja di Indonesia mengingat perbedaan jenjang gaji yang begitu besar antara Hong Kong dan Indonesia.

"Tidak mungkinlah tenaga kerja dari Hong Kong, Amerika, Eropa masuk karena gaji mereka lebih gede dari kita," ujar Jokowi seperti dikutip dari Antara, Jumat (23/12/2016).

Terkait hal itu, Presiden pun menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan untuk meningkatkan kunjungan turis dari Cina.

"Itu untuk turis. Kalau ada yang ilegal yah tugasnya imigrasi, tugasnya Kemenaker [Kementerian Ketenagakerjaan] untuk menindak. Tapi logikanya tidak mungkin karena gajinya di sana itu 2 kali, 3 kali lebih gede dari kita," kata Jokowi.

Dia menjelaskan Kementerian Luar Negeri akan mengevaluasi kebijakan bebas visa yang telah digulirkan bagi sejumlah negara. Jika ada penyalahgunaan bebas visa. Jokowi meminta imigrasi dan polisi memeriksanya.

"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visanya," kata Jokowi.

Baca juga artikel terkait TKA atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari