tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak.
"Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian," katanya dikutip Antara, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Jokowi mengatakan, APBN 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi.
APBN juga harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus.
Di tengah ketidakpastian dunia, Jokowi menjelaskan arsitektur fiskal 2023 dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang.
Oleh karenanya, kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berlanjutan.
APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama, yaitu penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
Kedua, APBN 2023 ditujukan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan, infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Ketiga, Presiden menjelaskan APBN difokuskan pada pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
"Empat, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. APBN 2023 disusun untuk mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau," tandasnya.
