tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, perekonomian yang tidak menentu, termasuk di lingkungan regional Asean membuat kerja sama di bidang audit penting dilakukan agar setiap negara bisa bekerja sama secara baik dan adil.
Hal itu disampaikan JK saat memberikan sambutan dalam seminar pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi se-Asean di Jakarta, Selasa (26/2/2019). Acara seminar yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini melibatkan 3 organisasi ASEAN, yakni Asean Supreme Audit Institution (Asensai), Asean Inter-Parliamentaty Assembly (AIPA), dan ASEAN sebagai institusi.
"Dalam kesempatan ini, bentuk kerja sama dalam bidang audit itu penting untuk memberikan kepada kita semua suatu sistem transparansi dan juga tentang akuntabilitas dari ekonomi masing-masing negara maupun pemerintah bukan hanya untuk keperluan tersebut agar kita ingin ASEAN bekerja sama secara fair (adil)," ujar Kalla.
JK pun menyinggung upaya transparansi yang berkaitan dengan semangat keterbukaan pajak. Menurut politikus Partai Golkar ini, peran transparansi dalam sektor pajak dan lainnya penting untuk memajukan Asean.
"Kita juga mengetahui bahwa di dunia ini ada keterbukaan informasi dalam bentuk pajak dan sebagainya sehingga hari ini juga dibutuhkan sebuah transparansi dan akuntabilitas dari suatu negara tujuan kita bersama Asean ini adalah untuk memajukan negara regional ini dalam bentuk kerja sama adalah kerja sama dalam berbagai bidang sangat penting apalagi nanti," jelasnya.
Ketua BPK Moermahadi Soerdja Djanegara menyatakan, kerja sama ketiga lembaga penting dalam membangun transparansi di lingkungan nasional maupun internasional.
Moermahadi menyebutkan, visi Asean dalam bidang perdagangan dan investasi membuat seluruh negara wajib membangun pemerintahan yang baik (good governance). Moeharmadi pun beranggapan transparansi akan membawa dampak positif bagi negara.
"Baik sektor publik dan swasta, perbaikan transparansi dan sinergi antar-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan bisnis bisa membantu perluasan bisnis dan kesempatan di lingkungan Asean dan membantu dalam pencapaian target pembangunan berlanjut di tahun 2030," kata Moeharmahadi saat memberikan sambutan di acara seminar tersebut, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Menurutnya, semua pihak yang hadir dalam pertemuan kali ini punya peran penting dalam mencapai tujuan Asean Economic Community 2025, Asean Security Community, dan Asean Socio-Culture Community.
Ketiga program ini, kata dia, akan mendorong Asean menjadi lebih responsif sekaligus memperkuat hubungan pemerintahan lewat pendekatan pelayanan transparansi di tingkat Asean.
BPK sebagai lembaga audit independen dan kredibel disebut sebagai salah satu lembaga penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Kemudian keberadaan BPK sebagai bagian dari Aseansai menyadari bahwa akuntabilitas, transparansi, dan integritas tidak bisa dipisahkan untuk pembangunan demokrasi serta mempromosikan auditing sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
Moeharmahadi menjelaskan, jika BPK ke depan bersama ASEAN dan AIPA akan berkontribusi dengan mendorong pertemuan nasional dan Asean.
Ia pun memastikan hubungan tersebut akan berjalan dengan baik dan melanjutkan dukungan dalam misi perdamaian dan masyarakat secara inklusif.
Usai sambutan, Moeharmahadi mengatakan, join seminar digelar bersama-sama dalam rangka ingin membentuk kesamaan pemahaman dalam bidang transparansi dan akuntabilitas. BPK dan parlemen, ujarnya, akan mendorong supaya good governance berjalan.
"Kita nanti akan mendorong, parlemen akan mendorong supaya good governance di tiap negara bisa jalan," kata Moeharmahadi.
Moeharmahadi mengatakan, hasil pembahasan akan berbentuk kerja sama. Ia mencontohkan bentuk kerja sama Asean SAI akan berbentuk seperti riset bersama, pertukaran metodologi pemeriksaan, hingga workshop audit. Mereka juga berbagi tempat sekaligus pemilihan ketua secara bergiliran.
"Dari hasil pertemuan seminar ini nanti kita akan mensharing pengalaman di masing-masing BPK-nya melakukan pemeriksaan seperti apa. Tapi arahnya tadi kita supaya mereka good governance di tiap negara," pungkas Moeharmahadi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
