tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengatakan melakukan pemantauan 58 pasar di Jakarta dalam rangka menjaga ketahanan pangan jelang menjelang Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN) bulan Ramadan dan Idulfitri.
Hal tersebut lantaran jelang HBKN sesuai hukum ekonomi pasti akan terjadi peningkatan permintaan yang berpengaruh dengan penawaran dan nilai barang.
Upaya tersebut di antaranya pemantauan harga, stok, dan pasokan secara rutin ke lokasi sumber pangan seperti pasar, distributor, toko, dan lain-lain.
Hal itu sebagai bentuk sistem peringatan dini yang dilakukan Dinas Kelautan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM), PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya, serta Satgas Pangan.
“Lokasi pemantauan yang dilakukan Dinas KPKP adalah 47 pasar tradisional dan 11 pasar retail modern,” kata Suharini Kepala Dinas Kelautan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI, Suharini Eliawati di Jakarta.
Selain itu, Dinas KPKP DKI juga menyelenggarakan program Pangan Subsidi Bagi Masyarakat Tertentu yang tahun ini dimulai sejak 24 Januari 2023. Dalam program ini, masyarakat dapat mengambil paket pangan seharga Rp126.000, terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu di 336 lokasi distribusi.
Masyarakat yang dapat menerima program subsidi pangan tersebut yaitu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), Petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan gaji maksimal Rp1,1 juta UMP yang terdaftar, demikian juga dengan buruh pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS.
Selain itu adalah penghuni rusun yang terdaftar, pemegang Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang tidak mampu dan terdaftar, pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang tidak mampu dan terdaftar.
Upaya lainnya adalah menyelenggarakan bazar pangan keliling yang dilakukan secara rutin bersama BUMD dan BUMN pangan ke kantor wali kota, kecamatan, kelurahan, dan rusun, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
“Bazar pangan keliling ini dilakukan menggunakan mobil yang menjual aneka kebutuhan pangan, tujuannya untuk mendekatkan pangan ke masyarakat,” ucapnya.
Pengawasan mutu pangan terpadu juga dilakukan secara rutin di 140 lokasi, terdiri dari 110 pasar tradisional di bawah Perumda Pasar Jaya, 24 pasar swalayan, 5 Lokasi Binaan (Lokbin) dibawah Dinas PP-KUKM DKI Jakarta, 1 lokasi Sentra Distribusi Beras.
Komoditas yang diawasi merupakan komoditas pertanian seperti beras, buah, dan sayur. Lalu peternakan seperti daging ayam dan daging sapi. Dan perikanan seperti produk segar dan olahan perikanan.
Kemudian pengembangan pertanian perkotaan dengan budidaya cepat panen dan tanaman yang berpengaruh terhadap inflasi, seperti cabe. Budidaya dilakukan di tujuh sasaran ruang prioritas yaitu: rumah susun, lahan kosong, lahan pekarangan dan gang perkampungan, sekolah, gedung, Ruang Rublik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
“Kami juga terus melakukan kerja sama, baik antar-daerah, maupun dengan pusat pemerintah dan pelaku usaha pangan, sebagai upaya penjaminan ketersediaan pangan," jelas Suharini.
Untuk mengantisipasi pelanggaran yang dapat terjadi dan mengendalikan inflasi, Dinas KPKP melaksanakan koordinasi dan komunikasi rutin dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta dan Satgas Pangan Polri.
"Kegiatan pertemuan TPID Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan setiap minggu dengan melibatkan Bank Indonesia Perwakilan Jakarta dan Polda Metro Jaya," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
