Jejak De Graeff Menginisiasi Kamp Boven Digoel

tirto.id - Sejarah kolonial Hindia Belanda sering kali mencatat para Gubernur Jenderal sebagai sosok yang kaku, tangan besi, dan berjarak. Namun, Andries Cornelis Dirk de Graeff sering kali dianggap sebagai sebuah anomali yang menarik.

Kedatangannya ke koloni awalnya dianggap membawa angin segar idealisme, seorang bangsawan yang ingin merangkul kaum pergerakan dengan pendekatan humanis.

Akan tetapi ironisnya, ia justru tercatat sebagai orang yang menandatangani pembentukan salah satu tempat pembuangan paling ikonik dan menakutkan dalam sejarah Indonesia: Boven Digoel.

Seorang Bangsawan dengan Visi Etis

Lahir di Den Haag pada 7 Agustus 1872, de Graeff tumbuh dalam keluarga yang tidak asing dengan dunia diplomasi dan petualangan. Ayahnya adalah seorang Konsul Jenderal di Jepang pada masa-masa sulit pembentukan negara tersebut. Latar belakang ini, ditambah dengan pendidikan hukumnya di Universitas Leiden, membentuk karakter de Graeff menjadi sosok cerdas dan berpikiran terbuka.

Pada 25 Maret 1897, de Graeff menikahi Caroline Angélique van der Wijck, putri Gubernur Jenderal saat itu, Carel Herman Aart van der Wijck. Kariernya di Hindia Belanda terbilang cemerlang. Ia menapaki tangga birokrasi mulai dari sekretaris di Bogor hingga menjadi Wakil Presiden Dewan Hindia (Raad van Nederlandsch-Indië) pada 1917, salah satu jabatan tertinggi dalam birokrasi Hindia.

Pengalaman itu membuat de Graeff sangat memahami labirin administrasi kolonial. Pada September 1918, ia kembali ke Belanda dengan alasan kesehatan dan membesarkan anak-anaknya.

Setahun kemudian, de Graeff ditawari menjadi diplomat oleh Menteri Luar Negeri, H.A. van Karnebeek, dengan menjadi duta besar di Tokyo hingga 1922. Di ibu kota Jepang itu, ia merasa jenuh dan kurang produktif hingga dialihkan ke Washington sampai 1926. Ia dipanggil kembali ke Hindia Belanda pada tahun yang sama untuk menjadi Gubernur Jenderal, menggantikan Dirk Fock.

Penunjukan de Graeff membawa harapan baru. Pendahulunya, Dirk Fock, dikenal dengan pemerintahan represif dan mengecewakan kaum nasionalis. Sebaliknya, de Graeff dikenal sebagai penganut politik etis yang memandang positif kebangkitan nasionalisme.

Dalam pidato pelantikannya di Volksraad (Dewan Rakyat), ia secara terbuka menyatakan penghormatannya terhadap cita-cita nasionalis dan bertekad mengembalikan kepercayaan penduduk bumiputera yang telah hilang.

Ia bahkan mengambil langkah berani dengan memperbanyak jumlah anggota pribumi di Volksraad menjadi 30 orang. Kebijakan itulah yang kemudian membuatnya dibenci oleh kelompok konservatif Eropa. Mereka menjulukinya sebagai gubernur jenderal dengan kebijakan etis yang lembek.

Pukulan Realitas dan Lahirnya Kamp Boven Digoel

Namun, bulan madu de Graeff dengan kaum pergerakan tidak berlangsung lama. Baru saja ia duduk di kursi kekuasaan, guncangan hebat terjadi. Partai Komunis Indonesia (PKI) melancarkan pemberontakan di Banten pada November 1926, disusul pergolakan di Sumatera Barat pada Januari 1927. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi kebijakan lunak de Graeff dan memaksanya bertindak tegas demi memulihkan kewibawaan pemerintah kolonial yang terguncang.

Dalam situasi genting inilah, sisi liberal de Graeff berbenturan dengan tuntutan keamanan dan ketertiban (rust en orde). Ia harus mengambil langkah drastis untuk meredam radikalisme tanpa harus melalui proses pengadilan yang berbelit.

Pada 15 April 1927, dengan menggunakan hak luar biasa gubernur jenderal (exorbitant rechten), de Graeff menetapkan pembangunan kamp pengasingan bernama Boven Digoel yang ada di pedalaman Niew Guinea, atau Papua sekarang.

Menurut catatan Victor de Grood (2018), de Graeff memilih menggunakan hak tersebut dengan alasan bahwa proses pengadilan terhadap ratusan tersangka komunis akan memakan waktu lama dan berisiko memberi mereka panggung politik. Dengan hak eksorbitante itu, de Graeff dapat segera menyingkirkan mereka dari pusat-pusat pergerakan tanpa harus membuktikan keterlibatan secara hukum.

Lokasi Boven Digoel dipilih karena berada di tengah hutan dengan hulu Sungai Digoel mengalir di sepanjang jalurnya. Wilayah tersebut terisolasi sepenuhnya dari dunia luar, dikelilingi hutan lebat, rawa-rawa penuh nyamuk malaria, dan sungai yang dihuni buaya ganas.

Rudy Kousbroek, dalam “In Memoriam IFM Salim” yang terbit di koran NRC Handelsblad cetakan 22 Maret 1985, menyebut, sepanjang tahun 1928, ribuan orang ditangkap tanpa kejelasan. Sekitar 4.500 orang dinyatakan bersalah atas konspirasi melawan pemerintah Belanda. Mereka dijatuhi hukuman penjara, dengan empat orang di antaranya dihukum gantung. Beberapa bulan berikutnya terjadi penangkapan lanjutan terhadap sekitar 800 pria dan wanita, lalu terus berlipat hingga 1.300 orang.

Menurut klaim de Graeff dan pemerintah kolonial, Digoel bukanlah penjara dalam arti hukum pidana, melainkan koloni pengasingan administratif. Mereka menekankan bahwa di sana tidak dilakukan proses pengadilan dan Digoel bukan tempat interogasi. Digoel dianggap sebuah tempat administratif untuk memisahkan tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya dari masyarakat, sekaligus memutus hubungan mereka dengan akar pergerakan.

Namun, dalam praktiknya, isolasi ekstrem, penyakit, kerja keras, dan kekurangan fasilitas,membuat kamp ini dirasakan oleh para interniran sebagai penjara—bahkan sebagai kamp konsentrasi—yang sangat keras.

A.C.D. de Graeff memang bukan satu-satunya pelaku. Akan tetapi, sebagai gubernur jenderal, ia merupakan sosok kunci yang menyetujui, mengarahkan, dan secara politik bertanggung jawab atas lini kebijakan tersebut.

Nyatanya, kondisi di Boven Digoel jauh dari kata manusiawi, meskipun pemerintah kolonial enggan menyamakannya dengan penjara.

Kamp itu terbagi menjadi beberapa wilayah, termasuk Tanah Tinggi, Gudang Arang, dan Tanah Merah, yang diposisikan sebagai pusat Kamp. Ketiga wilayah masing-masing dipimpin oleh komandan kamp.

Para tahanan disebut sebagai geinterneerden. Mereka yang baru tiba sering kali harus membangun sendiri tempat tinggalnya, mulai dari membabat hutan hingga mendirikan perkampungan dan barak darurat. Rumah-rumah yang lebih permanen dibangun dengan atap dari seng, dinding dari kayu nibung, dan berlantai tanah.

Kehidupan di sana terbagi dalam stratifikasi sosial. Mereka yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah--disebut sebagai De Werkwillinger--mendapatkan gaji dan fasilitas yang lebih baik, seperti menjadi juru tulis atau pekerja teknis.

Sebaliknya, kelompok De Naturalisten, yang menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial, akan terus diawasi sebab dianggap sebagai kaum ekstremis. Bagi mereka yang dianggap paling membangkang dan berkepala batu, disediakan tempat khusus bernama Tanah Tinggi yang kondisinya jauh lebih berat.

“Dulu satu minggu, tiap orang diberi jatah beras lima kaleng sarden, garam empat sendok, bawang enam buah, minyak goreng satu sendok, gula, sabun mandi yang sekaligus dipakai untuk mencuci,” tutur Petrus Komayap, seorang pengantar makanan di Kamp Tanah Merah dan Tanah Tinggi, dikutip dari Kompas terbitan 10 Juli 1995.

Bersama tiga rekan seprofesinya, Komayap cukup akrab dengan tahanan di Boven Digeol. Bung Hatta termasuk salah satunya. Ia bahkan menjadi penerjemahnya saat berkomunikasi dengan masyarakat adat yang tinggal di Digoel saat itu.

Meskipun terisolasi, kehidupan sosial tetap berjalan. Ada rumah sakit, sekolah, sarana olahraga, bahkan bioskop. Akan tetapi, semua itu tidak bisa menutupi fakta bahwa mereka terkurung dalam “sanatorium hutan” yang mematikan semangat.

Selain Mohammad Hatta, tokoh-tokoh pergerakan lain, seperti Sutan Sjahrir, juga pernah merasakan pahitnya hidup di tanah buangan ini. Ia bersama Hatta tiba pada 28 Januari 1935 yang disambut orang buangan lainnya yang senasib sepenanggungan. Ada juga Sayuti Melik, yang diasingkan antara tahun 1927-1928, karena keterlibatannya dalam pemberontakan 1926. Ia baru diizinkan kembali pulang ke Jawa pada 1933.

Akhir Jabatan yang Paradoks

Masa jabatan de Graeff berakhir dengan catatan penuh ironi. Di satu sisi, ia adalah arsitek di balik pembentukan kamp Boven Digoel, yang memenjarakan banyak pejuang kemerdekaan. Namun di sisi lain, ia tetap berusaha mempertahankan sisa-sisa idealismenya.

Herman Smit, dalam Landvoogd Tussen Twee Vuren: Jonkheer Mr. A.C.D. de Graeff, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, 1926-1931 (2011), menggambarkan persis posisi sulit itu. De Graeff ingin mempertahankan wibawa dan stabilitas kekuasaan Belanda, tetapi juga ingin tampil sebagai penguasa bermoral dan modern. Hasilnya adalah kombinasi kebijakan yang di permukaan tampak lebih bersahabat, tetapi tetap berakar pada struktur ketidaksetaraan kolonial yang keras.

Smit mencontohkan dua sisi lain de Graeff. Salah satunya ialah memberikan pengampunan kepada Sukarno menjelang akhir masa jabatannya pada 1931. Padahal, tokoh yang kelak dikenal sebagai proklamator itu baru saja dijatuhi empat tahun hukuman penjara. Itu merupakan langkah yang bertentangan dari keinginan Dewan Hindia, sehingga justru makin membuatnya tidak populer di mata kalangan Eropa konservatif.

De Graeff turun takhta sebagai orang yang kecewa. Ia merasa gagal menjembatani jurang antara pemerintah kolonial dan kaum nasionalis yang makin radikal. Ia mencoba menjadi penengah yang adil. Akan tetapi, sejarah memaksanya menjadi algojo administratif bagi ribuan orang yang dibuang ke kamp Boven Digoel.

Setelah mengakhiri masa jabatannya, de Graeff kembali ke Belanda. Ia sempat menjadi Menteri Luar Negeri dalam kabinet Colijn pada pertengahan 1930-an. Kebijakannya saat itu ialah mengembalikan garis politik Belanda pada posisi “netralitas murni”, mencoba menjaga jarak dari pusaran konflik Eropa menjelang Perang Dunia II.

Di forum internasional, ia dipandang sebagai figur yang cenderung kompromistis dan kadang dianggap terlalu lunak terhadap gagasan melemahkan Liga Bangsa-Bangsa agar lebih realistis.

Andries Cornelis Dirk de Graeff meninggal di Den Haag pada 24 April 1957. Boven Digoel menjadi jejak gelap paling nyata dari masa pemerintahannya. Kamp buangan yang keras, penuh penderitaan, tetapi juga melahirkan kisah keteguhan para pejuang bangsa.