tirto.id - Menggunakan KRI Banjarmasin 592, 400 prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 113 Jaya Sakti milik Kodam Iskandar Muda berlayar meninggalkan Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara akhir Februari 2022 lalu. Tujuan pelayaran kapal berkapasitas maksimal 1.500 orang itu: Papua.
Namun, kapal tak langsung ke Papua. Kurang lebih seminggu berlayar, kapal bersandar di Tanjung Priok, Jakarta. Di situ KRI Banjarmasin menjemput 450 prajurit satuan Yonif Raider 301 Prabu Kiansantang dari Kodam III Siliwangi.
Kira-kira dua minggu perjalanan sambil singgah di Makassar dan Ambon, KRI Banjarmasin tersebut sampai di Dermaga Freeport, Timika, Papua.
Dalam waktu yang hampir berdekatan, gelombang pengiriman pasukan ke Papua juga terjadi pada awal Maret 2022. Kala itu 400 prajurit Yonif Raider Khusus 136 Tuah Sakti milik Kodam I Bukit Barisan berangkat menuju Papua menggunakan KRI Teluk Bintuni 520. Kapal yang sama sempat singgah di Palembang untuk mengangkut 400 prajurit Yonif Raider Khusus 142 Ksatria Jaya, milik Kodam II Sriwijaya.
Berkaca dari arus pemberangkatan ini, praktis TNI telah mengirim setidaknya lebih dari 1.000 pasukan elit yang terlatih dengan strategi anti teror dan anti gerilya ke Tanah Papua di awal 2022.
Gelombang pengerahan pasukan ini merupakan strategi TNI dalam menangani kondisi Papua yang memang memanas setelah rentetan konflik antara aparat dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah Pegunungan Tengah.
Para prajurit ditugaskan dengan dalih membawa misi Satuan Penugasan Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia dengan Papua Nugini selama 9-12 bulan ke depan.
Pasukan-pasukan tersebut diklaim akan berbeda dengan pengerahan pasukan non-organik, seperti Pasukan Setan dari Yonif 315/Garuda yang sempat juga dikirimkan TNI sebelumnya pada 2021 untuk operasi tugas khusus pengejaran TPNPB-OPM. Klaim pembinaan teritorial pun dipasang TNI dalam pengerahan satuan-satuan tersebut ke Papua.
Strategi ini diambil setelah Jenderal Andika Perkasa naik menjadi panglima TNI akhir 2021 lalu. Mengutip Kompas.com, kala melakukan fit and proper test dengan DPR, Andika mengaku akan melakukan pendekatan humanis dalam menangani kondisi di Papua. Selain berfungsi sebagai penjaga keamanan, para prajurit juga diproyeksikan akan melakukan tugas-tugas sosial, seperti menjadi pendidik dan juga tenaga kesehatan.
Di samping itu, tugas lain yang diemban prajurit kiriman itu adalah membantu pembentukan komando distrik militer (kodim) dan komando rayon militer (koramil) baru.
Secara spesifik, Kepala Penerangan Daerah Militer Siliwangi Kolonel Infanteri Arie Tri Hedhianto mengatakan pengerahan pasukan Yonif Raider Khusus Prabu Kiansantang ditujukan untuk membantu pembangunan kodim baru.
"Jadi karena memang luasnya wilayah Papua, sehingga memang membutuhkan beberapa bentukan kodim baru. Namun, karena belum adanya pasukan di sana yang banyak, sehingga memang membutuhkan pasukan dari luar untuk membuat satu basecamp apa yang bisa dibilang kodim persiapan," kata Arie kepada wartawan Tirto, (21/3).
Andika sempat menyebut kekurangan jumlah kodim di Papua akhir tahun lalu. Ia menyebut untuk wilayah seluas Papua, seharusnya memiliki 30 Kodim. Namun, hingga saat ini provinsi tersebut baru memiliki setidaknya 12 kodim, sementara itu ada setidaknya sembilan kodim di Papua Barat. Dalam waktu dekat Andika berencana menambah delapan kodim baru di Tanah Papua.
Kekhawatiran Penambahan Pasukan di Papua
Pengiriman pasukan secara terus menerus ini turut menjadi perhatian sejumlah kelompok masyarakat. Salah satu kelompok yang bereaksi adalah Dewan Gereja Papua yang menaungi gereja-gereja dari denominasi Protestan di Papua.
Sikap ini tercantum dalam salah satu poin "Seruan Moral" tertanggal 15 Maret 2022 yang diterbitkan sebagai tanggapan atas isu-isu terkini di Papua.
Mereka pun mengungkit satu kejadian kasus kematian akibat penembakan yang diduga melibatkan aparat saat aksi protes pemekaran di Yahukimo, Maret 2022.
Dewan Gereja Papua menyatakan selama ini kebijakan pengerahan pasukan mengakibatkan sejumlah daerah, terutama di daerah Pegunungan Tengah memanas. Pasalnya kehadiran aparat dinilai memantik pertempuran antara TNI-Polri dengan TPNPB-OPM.
Menurut data Dewan Gereja Papua, selama 2019-2021 setidaknya ada sekitar 10 ribu aparat baik TNI dan Polri yang diterjunkan ke Papua setiap tahunnya.
Baik TNI-Polri memang tidak pernah mengungkap secara gamblang angka pengerahan pasukan ke Papua.
“(Operasi militer) telah menciptakan konflik di wilayah yang distigma sebagai Daerah Rawan Konflik di enam kabupaten di Tanah Papua, yaitu Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya, Maybrat, Distrik Suru-Suru di Kabupaten Yahukimo dan Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang,” bunyi seruan moral tersebut.
Perkiraan jumlah aparat yang dirilis Dewan Gereja Papua ini bisa disandingkan dengan data yang dikumpulkan seorang peneliti isu Papua dari Australian National University, Hipolitus Wangge. Hipolitus memperkirakan rata-rata 10 ribu pasukan dikirim per tahunnya dalam jangka waktu 2019-2021. Dari perhitungannya, sekitar 90 persen ditujukan untuk operasi militer non-perang, seperti penanganan konflik, pengamanan perbatasan Indonesia-Papua Nugini, dan pengamanan objek-objek vital nasional.
Akibat konflik tersebut, Dewan Gereja Papua pada akhirnya melihat justru wargalah yang menjadi korban. Mereka memperkirakan sekitar 60 ribu warga terpaksa mengungsi setelah pertempuran meletus di beberapa titik wilayah.
Anggota Majelis Rakyat Papua dari kelompok kerja perempuan, Ciska Abugau pun turut mengkhawatirkan pengiriman pasukan yang terjadi secara terus menerus ke tanah Papua ini.
Anggota MRP perwakilan wilayah Intan Jaya itu menyangsikan maksud pengiriman pasukan pasukan dalam jumlah besar.
"Masa jaga perbatasan RI-PNG tapi sampai 500 orang 600 orang itu jaga apa? Hanya itu saja tidak dibilang kirim ke Puncak, kirim ke Intan Jaya," kata Ciska ketika ditemui wartawan Tirto, (23/3).
Pasalnya, dengan pengiriman besar-besaran bukan perasaan aman yang didapat, Ciska mengungkap pengiriman pasukan-pasukan ini justru membuat khawatir karena memungkinkan letupan-letupan konflik baru dan juga perburuan liar warga yang dianggap sebagai bagian TPNPB-OPM. Ciska paham betul kondisi itu lantaran di tempat asalnya, Intan Jaya telah menjadi medan konflik antara aparat dengan TPNPB-OPM beberapa waktu terakhir.
Amnesty International Indonesia mengungkapkan sepanjang 2018-2021 terdapat sejumlah kasus pembunuhan tanpa proses hukum yang diduga melibatkan aparat. Data tersebut menyebutkan kasus-kasus dugaan pembunuhan tanpa proses hukum yang melibatkan militer mencapai 37 korban selama masa itu, melebihi kasus-kasus yang diduga melibatkan polisi yang mencapai 17 korban.
“Harapan saya itu, saya mau hidup seperti saudara (di luar Papua) yang lain. Entah saya makan atau tidak makan tidak jadi soal, sejahtera tidak sejahtera tidak jadi soal, tapi pertama saya aman atau tidak? Itu dulu, engkau kirim pasukan-pasukan. Sekarang tugas TNI-Polri itu apa, mengamankan, melindungi, mengayomi, itu mungkin untuk saudara lain (di luar Papua), kami enggak. Lebih baik saya jaga diri saya sendiri,” kata Ciska.
Pengamat militer yang juga peneliti di Yusof Ishak Institute Singapura, Made Supriatma mengatakan meski Andika sempat menyatakan soal pendekatan humanis dalam mengurus Papua, namun tidak berarti pengerahan pasukan berhenti.
Ia menjelaskan TNI hanya mencoba mengubah strateginya. "Yang dilihat oleh Andika, itu bukan pengurangan pasukan, tapi bahkan mungkin penambahan pasukan, dan yang lebih penting lagi adalah penambahan teritorial, jadi penambahan kodim, penambahan koramil, ya dan kemudian menempatkan itu sehingga bisa memberikan basis permanen di Papua," kata Made saat dihubungi wartawan Tirto.
Made mengatakan perubahan strategi ini tak akan efektif, terutama dalam isu konflik aparat dengan TPNPB-OPM. Made mengatakan pemerintah seharusnya mengedepankan dialog dibandingkan pengerahan pasukan besar-besaran.
“Dialog. persoalan Papua adalah persoalan politik, harus diselesaikan secara politik,” kata Made.
Made mengatakan ada perbedaan sikap saat pemerintah Indonesia menangani konflik dengan TPN-OPM dengan Gerakan Aceh Merdeka. “Kenapa mau berunding dengan orang Aceh satu meja sederajat dan sejajar. Kenapa tidak dengan orang Papua?” kata Made.
Sementara itu, aktivis HAM Papua, Yones Douw mengatakan strategi TNI yang mengklaim cara-cara humanis dalam menangani Papua, terbukti sudah gagal kala terjadi penganiayaan oleh personel TNI terhadap tujuh anak di bawah umur yang dituduh mencuri senjata, di Sinak, Kabupaten Puncak, akhir Februari lalu.
“Andika Perkasa mengatakan pendekatan humanis, humanis pendekatan kemanusiaan. itu sudah gagal, (di) Sinak, dua anak bawa lari senjata, lima disiksa, satu dibunuh mati. itu yang dikatakan pendekatan humanis?” kata Yones kepada wartawan Tirto, (23/3)
Kepala Dinas Penerangan Markas Besar Angkatan Darat Brigjen TNI Tatang Subarna enggan menjawab pertanyaan terkait pengerahan pasukan ke Papua ini. "Bukan saya tidak bisa menjawab tentang apa yang disampaikan, tetapi ranah penugasan itu bukan ranah saya, ranahnya Mabes TNI," katanya saat dihubungi (24/3).
Sementara itu, hingga Jumat 25 Maret, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayjen Prantara Santosa tidak menjawab pesan singkat dan telepon.
Penulis: Johanes Hutabarat
Editor: Adi Renaldi
