tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengingatkan kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang baru dilantik untuk segera menangani kasus kekerasan yang ada di Papua dan melibatkan kelompok kekerasan bersenjata.
Meski durasi jabatan Panglima TNI yang diemban Yudo tergolong singkat karena akan pensiun pada November 2023, namun bagi Dave hal itu bukan alasan untuk menangani sejumlah konflik yang ada di Papua.
“Durasi lama beliau berdinas tidak menjadi kendala. Karena ini adalah proses berkelanjutan," kata Dave saat dihubungi Tirto pada Rabu (21/12/2022).
Dave mengingatkan penanganan sejumlah kasus kekerasan di Papua harus dengan pendekatan humanis. Namun hal itu tidak berlaku kepada mereka yang melakukan kekerasan hingga pembunuhan di Papua.
Hal itu perlu mendapat tindakan tegas sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, kata Dave.
“Sesuai dengan pesan presiden, bahwa harus tegas dan keras kepada mereka yang melawan hukum," ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi yang sama Christina Aryani meminta komitmen Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menuntaskan kasus pidana yang melibatkan TNI, seperti mutilasi warga Suku Nduga Papua dan kasus lainnya.
Menurut dia, hal tersebut sudah ditekankan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI yang dilaksanakan Komisi I DPR RI, pada beberapa waktu silam.
“Kami berhasil meminta komitmen beliau untuk melanjutkan praktik yang baik dari Panglima TNI Jenderal Andika terkait proses dan penegakan hukum terhadap prajurit yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindak pidana," kata Christina dalam rilis tertulis.
Presiden Joko Widodo menyambut positif gagasan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam upaya menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan humanis. Ia juga menilai pengurangan personel boleh dilakukan, tetapi penindakan tegas tetap harus berjalan.
“Pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi memang harus tegas karena kalau nggak tegas, di sana KKB selalu berbuat itu (teror). Ya nggak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi usai pelantikan Yudo sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).
Sementara itu, Yudo menuturkan bahwa mereka akan mengedepankan operasi teritorial dengan pendekatan militer. Akan tetapi, TNI tetap akan tegas dalam penindakan.
“Sekarang ini, kan, operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial. Mungkin bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi. Tentunya tetap tegas, kan, sesuai hukum yang ada,” kata Yudo.
Yudo pun menjawab kemungkinan pengurangan pasukan di Papua. Ia mengaku perlu ada evaluasi operasi yang berjalan di Papua. Ia akan turun ke Papua bersama kepala staf.
Ia akan mendengar langsung suara serta masukan dari pasukan, pejabat daerah dan tokoh-tokoh agama. Yudo pun akan melaporkan pada Jokowi berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
“Tentunya, kan, perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi nggak harus belum-belum sudah diputuskan. Nanti saat memutuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden," ungkapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
