Istana Pastikan Belum Ada Penarikan Pasukan TNI dari UNIFIL

tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah hingga saat ini belum mengambil keputusan untuk menarik pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

"Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan belum ya," ucap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Pernyataan ini muncul menyusul gugurnya tiga prajurit TNI dalam menjalankan tugas misi perdamaian di Lebanon akibat serangan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Prasetyo menyampaikan bahwa pascainsiden tersebut, pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk di bawah komando Kementerian Luar Negeri, terus melakukan evaluasi mendalam.

"Dengan adanya kejadian yang kemarin tentu kami pemerintah terus melakukan koordinasi dipimpin oleh Bapak Menlu melakukan evaluasi. Nanti kita tunggu perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, desakan untuk menarik pasukan TNI datang dari berbagai pihak, termasuk dari MPR RI dan DPR RI.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, sempat mengusulkan penarikan pasukan dengan alasan situasi keamanan di Lebanon Selatan saat ini dinilai sudah membahayakan keselamatan personel TNI.

"Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut karena ini adalah daerah yang membahayakan baik keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini," ujar Muzani dalam konferensi pers di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Senada dengan MPR, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi serius terhadap keberadaan pasukan TNI di Lebanon.

Ia menekankan jika situasi di lapangan tidak dapat dinyatakan aman, maka langkah penarikan menjadi opsi yang harus dipertimbangkan.

"Maka itu, bilamana kondisinya ini memang tidak bisa dinyatakan aman, sebaiknya pemerintah melakukan penarikan ataupun juga evaluasi terhadap keberadaan prajurit kita di Lebanon," ujar Dave di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/3/2026).