Israel Berlakukan Larangan Perjalanan 20 LSM Asing Pendukung Boikot

tirto.id - Kelompok kampanye Inggris terkemuka War on Want telah terdaftar sebagai satu dari 20 LSM asing yang perwakilannya dilarang mengunjungi Israel terkait dukungan mereka terhadap gerakan boikot, divestasi, dan sanksi pro-Palestina (BDS).

BDS menjunjung tinggi prinsip sederhana bahwa orang-orang Palestina punya hak yang sama dengan umat manusia lainnya. Dilansir dari laman resminya, gerakan ini menyerukan boikot terhadap sejumlah produk dan perusahaan yang memainkan peran jelas dan langsung dalam kejahatan Israel.

Publikasi daftar tersebut, yang juga termasuk kelompok anti-pendudukan Yahudi yang terkenal dan kelompok Quaker dari AS yang memperoleh hadiah Nobel perdamaian, telah diancam berbulan-bulan oleh Israel.

Sejumlah organisasi tersebut dimasukkan daftar oleh bagian strategis sayap kanan Israel dan menteri keamanan publik, Gilad Erdan, karena menganjurkan pemboikotan terhadap Israel atas perlakuannya terhadap orang-orang Palestina.

Seperti dilansir The Guardian, Erdan mengatakan pada Minggu (7/1/2018) bahwa kelompok tersebut "beroperasi secara konsisten dan terus menerus" melawan Israel dengan menggunakan "kampanye hasutan dan kebohongan."

Kelompok hak asasi manusia mengutuk tindakan tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara. Sejumlah individu telah ditolak masuk ke Israel dalam beberapa bulan terakhir, termasuk seorang teolog Afrika terkemuka dan pejabat Dewan Gereja Sedunia (World Council of Churces).

Sementara sebagian besar organisasi yang terdaftar oleh Erdan adalah cabang lokal gerakan BDS di seluruh dunia, yang lainnya termasuk Jewish Voice for Peace dengan 13.000 anggota, kelompok AS Code Pink dan American Friends Service Committee, yang memenangkan hadiah perdamaian pada tahun 1947 .

Selain War on Want, daftar tersebut menyebutkan sebuah kelompok Inggris kedua, Kampanye Solidaritas Palestina, yang merupakan pelindung Jeremy Corbyn, pemimpin oposisi di parlemen Inggris.

Erdan mengatakan bahwa Israel telah "beralih dari pertahanan ke pelanggaran" dengan diterbitkannya daftar tersebut.

"Organisasi pendukung boikot perlu mengetahui bahwa negara Israel akan bertindak melawan mereka dan tidak membiarkan mereka memasuki wilayahnya untuk menyakiti warganya," kata dia seperti dikutip Guardian. "Tidak ada negara yang mengizinkan sejumlah kritik datang untuk menyakiti negara dan memasukinya."

Menteri dalam negeri, Arye Dery, yang kementeriannya bertanggung jawab atas pembatasan organisasi dalam daftar, mengatakan: "Orang-orang ini mencoba untuk mengeksploitasi hukum dan keramahan kami untuk bertindak melawan Israel dan mencemarkan nama baik negara tersebut. Saya akan bertindak melawan ini dengan segala cara."

Larangan perjalanan adalah yang terbaru dari serangkaian gerakan populis oleh pemerintah Israel, yang paling memihak sayap kanan dalam sejarah negara tersebut. Sebelumnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa dia bermaksud untuk memindahkan 40.000 migran Afrika dari Israel dan menyatakan dukungannya untuk mempermudah orang-orang yang dihukum karena terorisme.

Rebecca Vilkomerson, direktur eksekutif Jewish Voice for Peace, mengkritik penerbitan daftar tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu "membingungkan namun tidak mengejutkan mengingat semakin berkurangnya norma demokrasi dan meningkatnya kecemasan tentang kekuatan BDS sebagai alat untuk menuntut kebebasan."

Hassan Jabareen, dari Pusat Hukum dan Hak Minoritas Arab di Israel, mengatakan bahwa larangan bepergian itu kejam dan sewenang-wenang.

"Larangan ini merupakan pelanggaran terang-terangan atas hak konstitusional warga Israel dan hak-hak yang dijamin bagi penduduk Palestina di bawah hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. Langkah ini mengingatkan pada rezim apartheid Afrika Selatan yang juga menyiapkan daftar hitam untuk menghukum orang dan mencegah masuknya mereka yang menentang kebijakan rasisnya. "

Pada bulan November, Israel menolak mengizinkan masuk pegawai AS dari Amnesty International sebagai bagian dari tindakan anti-boikotnya dengan peraturan yang sama. Namun, Amnesty tidak masuk dalam daftar 20 kelompok yang diterbitkan pada Minggu tersebut.