Integrasi BMKG-Badan Geologi Solusi Masalah Koordinasi Bencana?

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk mengintegrasikan Badan Geologi yang kini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Wacana tersebut muncul di tengah meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia dan kebutuhan pemerintah memperkuat sistem mitigasi bencana.

Prabowo menyampaikan hal itu saat memimpin rapat pemantauan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui konferensi video, Senin (7/9/2026).

Dalam rapat, Prabowo mengatakan langsung gagasan integrasi dua lembaga itu kepada Kepala Badan Geologi Lana Saria dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.

“Nanti kita pikirkan, apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Tapi, ya nanti kita bahas [rencana integrasi] itu,” ujar Prabowo.

Gagasan tersebut disampaikan ketika pemerintah tengah menghadapi aktivitas erupsi di sejumlah wilayah. Prabowo menyebut kondisi itu perlu terus dipantau mengingat posisi Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire.

Karena itu, Prabowo meminta Kepala Badan Geologi mempererat koordinasi dengan BMKG dalam pemantauan aktivitas kebencanaan.

“Kepala Badan Geologi, nanti saya kira kerja sama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini,” sambungnya.

Wacana mengintegrasikan kedua lembaga tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pembagian fungsi dalam sistem kebencanaan Indonesia. Apakah persoalan koordinasi dapat diselesaikan hanya dengan menyatukan lembaga yang memiliki mandat berbeda?

BMKG dan Badan Geologi Punya Peran Serta Alur Kerja Berbeda

Pakar Geologi dan Guru Besar Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, mengatakan sistem penanggulangan bencana Indonesia secara umum telah memiliki pembagian kewenangan antarinstansi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Menurut Eko, BMKG, Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki fungsi yang berbeda dalam rantai penanggulangan bencana.

“Sistem penanggulangan bencananya kan secara umum ada di Undang-Undang 24/2007. Pembagian perannya itu seperti pembagian wewenang antarinstansi teknis. Ya, penyedia data lembaga pengelola krisis dan pemegang otoritas wilayah,” kata Eko kepada Tirto, Selasa (8/9/2026).

Ia menjelaskan, BMKG memiliki peran penting dalam mendeteksi gempa bumi secara real time, termasuk menentukan parameter gempa seperti magnitudo, kedalaman, dan lokasi pusat gempa. Dalam konteks gempa yang berpotensi memicu tsunami, BMKG juga menjadi lembaga yang mengeluarkan peringatan dini tsunami.

“BMKG misalnya, sebagai dasar bentukan BMKG itu kalau dirincikan maka punya peran mendeteksi bumi dan potensi tsunami secara real time. Dia menerbitkan peringatan tsunami yang sering kita lihat, early warning system-nya tsunami,” ujar Eko.

Menurut Eko, BMKG juga menyediakan informasi parameter gempa dan potensi tsunami dalam waktu yang sangat singkat setelah kejadian.

“Dan tugasnya [BMKG] menyediakan data parameter gempa, jadi magnitudo, kedalaman, pusat gempa gitu. Dan potensi tsunami dalam waktu kurang dari 5 menit setelah kejadian,” katanya.

Dengan pembagian tersebut, ketika terjadi gempa yang berpotensi tsunami, alur awal sistem peringatan tidak serta-merta dimulai dari Badan Geologi. Sinyal gempa terlebih dahulu ditangkap dan dianalisis oleh BMKG.

BMKG kemudian mengolah informasi tersebut menjadi parameter gempa sekaligus menganalisis kemungkinan tsunami. Jika memenuhi kriteria, informasi peringatan dini tsunami disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait.

Namun, peringatan dini tersebut bukan berarti BMKG secara langsung menjadi pihak yang memerintahkan seluruh masyarakat untuk mengungsi. Informasi teknis dari BMKG harus diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan oleh lembaga penanggulangan bencana dan otoritas daerah.

Eko menjelaskan, setelah informasi dari BMKG diterima, BPBD berperan menyebarluaskan peringatan di wilayahnya, termasuk melalui sirene. Adapun masyarakat, dapat melakukan evakuasi mandiri berdasarkan peringatan yang diterima.

“Kalau vulkanik itu berjenjang. Jadi PVMBG dulu bikin kenaikan status Normal, Waspada, Siaga, Awas. Ketika Awas itu sampaikan ke BPBD ya, melihat mana yang berisiko,” kata Eko.

Hal itu berbeda dengan kejadian gempa dan tsunami. Alur kerja dan informasi yang didistribusikan jauh lebih cepat.

“Kalau gempa dimulai dari sinyal yang ditangkap BMKG, diubah menjadi informasi yang dikirim ke media massa tentang peringatan dini tsunami. Lantas dari situ BPBD mengaktifkan sirene, memberi peringatan dan warga, lalu [warga] langsung melakukan evakuasi mandiri,” ujarnya.

Di sisi lain, Eko mengatakan, Badan Geologi bertugas memantau dan menganalisis kondisi kebencanaan geologi. Di dalamnya termasuk aktivitas gunung api dan menentukan tingkat status gunung api.

“Badan Geologi, ini kan bagian dari Kementerian ESDM, ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di sana. Itu memantau dan menganalisis dampak geologi lanjutan dari informasi yang ada dari BMKG seperti gempa, gunung api, serta potensi gerakan tanah,” ujarnya.

Perbedaan karakter bencana membuat alur penanganannya juga berbeda. Gempa bumi dan tsunami membutuhkan respons dalam hitungan menit, sementara aktivitas gunung api pada umumnya dapat dipantau secara bertahap melalui perubahan aktivitas vulkanik.

“Jadi kalau yang gempa tsunami itu lebih menerus. Gunung api dan erupsi itu lebih bertahap,” ujarnya.

Urgensi Koordinasi BMKG dan Badan Geologi dalam Informasi Kebencanaan

Koordinasi BMKG dan Badan Geologi menjadi cukup penting. Ketika gunung mengalami erupsi dan menghasilkan abu vulkanik, kondisi atmosfer menentukan ke mana abu tersebut bergerak dan seberapa luas dampaknya.

Pentingnya kombinasi informasi tersebut juga menjadi pembelajaran dalam kasus dentuman yang terdengar di Bandung pada Jumat (4/9/2026) malam. Badan Geologi dan BMKG justru memberikan penilaian berbeda mengenai kemungkinan sumber fenomena tersebut.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Rita Susilawati, menduga suara dentuman dan getaran yang dilaporkan terdengar di sejumlah wilayah Jawa Barat berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Rita menjelaskan energi akustik dari jenis erupsi tertentu dapat merambat dalam jarak yang sangat jauh.

“Ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer,” ucap Rita dalam konferensi pers melalui YouTube, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Rita, suara erupsi yang terdengar dari jarak ratusan kilometer bukan fenomena yang mustahil. Ia mencontohkan erupsi Gunung Kelud yang suaranya pernah terdengar hingga Yogyakarta dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

Meski demikian, Rita mengakui dugaan hubungan antara aktivitas Anak Krakatau dan dentuman Bandung masih perlu dicocokkan dengan data waktu erupsi dan laporan getaran masyarakat.

“Walaupun kita perlu mencocokkan data terlebih dahulu nanti memastikan tadi yang apa pada saat kita merasakan getaran di beberapa wilayah tadi dengan waktu kejadian erupsi,” ujarnya.

PVMBG juga mencatat tidak adanya laporan gempa tektonik di Jawa Barat dan sekitarnya ketika fenomena tersebut terjadi. Karena itu, Rita menyebut getaran yang dilaporkan masyarakat kemungkinan bukan berasal dari gempa tektonik.

Namun, BMKG memiliki penilaian berbeda. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Suaidi Ahadi, menyatakan fenomena dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Bandung hingga Sabtu dini hari tidak berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Tapi kalau di Kota Bandung, menurut saya terlalu jauh untuk mendengar aktivitas dari letusan Gunung Krakatau yang kejadiannya seperti kemarin,” ucapnya, dikutip dari Antara, Sabtu (5/9/2026).

BMKG juga tidak menemukan rekaman gempa di Bandung Raya pada saat masyarakat melaporkan dentuman tersebut.

Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan bahwa persoalan koordinasi antarlembaga bukan hanya soal pertukaran data, tetapi juga bagaimana data dari masing-masing disiplin ilmu dibandingkan dan diverifikasi sebelum menjadi kesimpulan kepada publik.

Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG) BRIN, Dini Nurfiani, mengatakan terdapat SOP yang berkaitan dengan tsunami dan longsoran atau landslide Gunung Anak Krakatau antara PVMBG dan BMKG.

“Jika terkait aktivitas Anak Krakatau, setahu saya ada SOP terkait tsunami dan landslide Gunung Anak Krakatau antara PVMBG dan BMKG,” kata Dini kepada Tirto, Selasa (8/9/2026).

Menurut Dini, koordinasi idealnya tidak hanya dilakukan ketika bencana atau krisis sudah terjadi. Kerja sama perlu dibangun sejak tahap sebelum bencana agar masing-masing lembaga memahami peran dan kebutuhan data satu sama lain.

“Kalau dari saya harapannya koordinasi antar lembaga dapat berjalan lebih lancar lagi, tidak hanya ketika krisis, tetapi sebelum krisis dalam tahap pra-mitigasi bencana,” ujarnya.

Dalam sistem yang berjalan saat ini, BMKG dan Badan Geologi memang berada pada posisi sebagai lembaga teknis yang menghasilkan informasi kebencanaan. Informasi tersebut kemudian menjadi salah satu bahan bagi BNPB dan BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasi serta penanganan kedaruratan.

Eko mengatakan BNPB dan BPBD memiliki peran untuk mengubah informasi teknis yang berasal dari BMKG dan PVMBG menjadi langkah penanganan di lapangan.

“BMKG dan PVMBG itu menjadi hulunya BNPB dan BPBD. Jadi dari data-data itu diproses,” ujarnya.

Kemudian, pemerintah daerah memiliki kewenangan penting karena status kedaruratan dan keputusan terkait wilayah berada pada otoritas pemerintahan daerah sesuai mekanisme penanggulangan bencana.

“Dan BNPB dan BPBD itu juga didukung oleh gubernur, wali kota, karena dia yang punya otoritas atas wilayah membuat keputusan apa, kondisi darurat atau belum gitu,” ujar Eko.

DPR Minta Wacana Integrasi BMKG-Badan Geologi Dikaji

Di sisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta rencana pengintegrasian Badan Geologi dengan BMKG dikaji terlebih dahulu. Menurutnya, kedua lembaga memiliki tugas yang berbeda sehingga pemerintah perlu memastikan integrasi memang menghasilkan manfaat yang lebih besar.

“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Puan juga menanggapi permintaan Prabowo agar alokasi anggaran mitigasi bencana ditambah secara signifikan. Ia menyatakan DPR dapat mendukung tambahan anggaran selama penggunaan anggaran tersebut memberikan manfaat yang lebih baik.

“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat bagi kami tidak apa-apa, namun harus manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo memang meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan.

Prabowo juga ingin pola penanganan bencana tidak lagi terlalu berorientasi pada respons setelah bencana terjadi. Menurutnya, peralatan dan sumber daya perlu dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

“Saya minta, pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, ya. Lebih baik lebih daripada kurang,” imbuh Prabowo.

Ia kemudian meminta pemerintah menyusun master plan mitigasi bencana yang mencakup kebutuhan anggaran, sarana, teknologi hingga koordinasi antarlembaga.

“Jadi, kita siapkan master plan yang menyeluruh dan yang masif,” tegas Prabowo.

Dengan demikian, wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi belum serta-merta menjawab persoalan koordinasi bencana. Tantangannya adalah memastikan seluruh rantai tersebut berjalan tanpa jeda, terutama ketika bencana membutuhkan respons dalam hitungan menit.

Karena itu, jika integrasi benar-benar dilakukan, ukuran keberhasilannya bukan semata-mata apakah BMKG dan Badan Geologi berada dalam satu struktur kelembagaan. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh informasi yang lebih cepat, lebih akurat, tidak saling bertentangan, dan dapat langsung diterjemahkan menjadi tindakan penyelamatan ketika bencana terjadi.