tirto.id - Demo Indonesia Gelap akan kembali menggelar tuntutan aksi susulan pada Jumat, 21 Februari 2025. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat akan membawa 17 tuntutan mereka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berbeda dari sebelumnya, aksi massa susulan bertajuk “Indonesia Gelap” ini menyerukan kepada para pekerja untuk melakukan cuti dan turut bersama terlibat dalam aksi.
Sebelumnya sejumlah elemen mahasiswa telah melakukan aksi demo di sejumlah pusat pemerintahan masing-masing kota. Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia dengan tujuan yang sama untuk membela rakyat.
Aksi massa Indonesia Gelap kembali digelar sebagai bentuk respons masyarakat atas keresahan mereka terhadap kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keresahan tersebut akan serukan melalui 17 tuntutan.
Jadwal dan Lokasi Demo Indonesia Gelap 21 Februari 2025
Titik aksi Indonesia Gelap akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Aksi ini mengundang seluruh elemen masyarakat, baik buruh maupun mahasiswa untuk hadir dan menyuarakan keresahan mereka terhadap rezim Prabowo yang membuat Indonesia menjadi Gelap.
Berikut jadwal dan lokasi aksi susulan Indonesia Gelap:
Titik Aksi: Istana Negara
Hari/Tanggal: Jumat, 21 Februari 2025
Pukul: 13.00 WIB – selesai
Isi 17 Tuntutan Demo Indonesia Gelap 21 Februari 2025
Seruan aksi Indonesia Gelap yang akan berlangsung pada Jum’at, 21 Februari ini akan membawa 17 tuntutan. Berikut ini 17 tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi susulan Indonesia Gelap, meliputi:
1. Mengesahkan RUU Masyarakat Adat
2. Mengesahkan RUU Perampasan Aset
3. Mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja RT
4. Menolak Revisi UU TNI
5. Menolak Revisi UU POLRI
6. Menolak Revisi Tatib DPR
7. Menolak Revisi UU Minerba
8. Menolak Revisi UU Kerjaksaan
9. Mengevaluasi Efisiensi Anggaran
10. Mengevaluasi Kabinet Gemuk
11. Mengevaluasi Pelaksanaan Program MBG
12. Mengevaluasi PSN Bermasalah
13. Mengevaluasi Penghapusan Tukin Dosen/Guru
14. Membatalkan Multifungsi TNI-POLRI
15. Membatalkan Inpres No. 1/2025
16. Membatalkan APBN Danantara
17. Membatalkan Pembangunan IKN Nusantara
Makna Indonesia Gelap
Tagar Peringatan Darurat dan Indonesia Gelap ini menyoroti berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia. Beberapa aspek yang memicu tagar gerakan ini seperti reformasi kepolisian, permasalahan subsidi energi, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain itu, masyarakat juga harus menghadapi fakta pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dinilai kontraproduktif dengan upaya pemulihan. Atas dasar itu, banyak yang berasumsi bahwa kondisi sosial dan ekonomi Indonesia tengah dalam keadaan "Darurat", sehingga tagar Peringatan Darurat kembali diudarakan.
Di samping itu, dalam gerakan terbaru ini juga terdapat singkatan "PENTOL" yang berisikan enam tuntutan utama masyarakat kepada pemerintah. Berikut isi tuntutannya.
Tagar Peringatan Darurat dan Indonesia Gelap berisi enam tuntutan yang disingkat menjadi kata "PENTOL". Berikut penjelasan tagar itu:
- P = Polisi Diberesin
Tuntutan yang pertama berisi masyarakat mendesak pemerintah agar mereformasi Polri. Instansi ini dinilai harus dibenahi secara menyeluruh, mulai dari menghapus imunitas hingga pemberantasan praktik KKN di internal kepolisian.
- E = Energi Buat Rakyat
Tuntutan kedua berfokus pada permasalahan energi, khususnya mengenai kebijakan subsidi energi yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Salah satu pemicu terbesar tuntutan poin kedua ini yakni munculnya fenomena kelangkaan gas LPG 3 Kg, yang mana pada awalnya subsidi tersebut dikhususkan bagi masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah.
- N = Naikkan Taraf Hidup Rakyat
Pada tuntutan poin ketiga ini, masyarakat mengkritisi soal pemotongan anggara di sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, hingga transportasi umum.
- T = Tunaikan Tukin Dosen, Guru, dan ASN
Poin keempat berfokus pada kesejahteraan aparatur negara, terutama tenaga pendidik dan ASN. Masyarakat juga menuntut agar pemerintah membayar tunjangan kinerja (tukin) tepat waktu guna mengantisipasi menurunnya kualitas pelayanan publik dan pendidikan.
- O = Output MBG Diperbaiki
Poin kelima menyoroti soal program baru pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat mengkritik agar pemerintah mengoptimalkan program tersebut serta melakukan evaluasi agar tujuan serta cita-cita program tersebut dapat tercapai.
- L = Lawan Mafia Tanah dan Lengserkan Pejabat Tol
Untuk tuntutan poin keenam, masyarakat menyoroti soal permasalahan dalam tata kelola pertanahan dan infrastruktur, di tengah praktik mafia tanah yang masih marak terjadi hingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.
Penulis: Indyra Yasmin
Editor: Dipna Videlia Putsanra
