tirto.id - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhani menilai, panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabaikan poin integritas yang seharusnya dilacak dari rekam jejak capim.
"Ketua pansel sempat menyebutkan isu radikalisme di KPK yang mana sampai sekarang ia tak bisa menjelaskan lebih jauh," tegas Kurnia dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/7/2019).
"Isu Integritas seolah diabaikan dengan pansel, mereka malah disibukkan oleh isu-isu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya," lanjutnya.
Untuk melacak rekam jejak para calon pimpinan (capim), Pansel KPK memang menyampaikan posisinya yang hendak audiensi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Kami akan ke BIN juga ke BNPT. Kami juga tidak mau kecolongan. Jangan sampai ada yang terpapar radikalisme. Ke BIN juga begitu, selalu kita lakukan tracking itu," ungkap Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Kurnia mempertanyakan Pansel KPK yang alih-alih membicarakan poin-poin yang memang diperlukan untuk ada dalam tubuh KPK, malah membicarakan isu yang tak relevan dan tak dapat dibuktikan kebenarannya.
Salah satu poin mendasar yang tak dinilai oleh Pansel KPK dalam seleksi awal Capim KPK adalah kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi penegak hukum yang mendaftar. Pasalnya, para capim dari penegak hukum, khususnya kepolisian, justru mayoritasnya tak patuh LHKPN.
"Ini memperlihatkan penegak hukum yang tidak tahu kewajiban hukumnya," ungkap Kurnia.
Padahal, lanjut Kurnia, saat ini KPK sedang membutuhkan Pemimpin yang berintegritas, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik karena terdapat banyak kasus yang masih mangkrak, serta internal KPK rentan untuk memiliki konflik.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
