tirto.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto akan membersihkan "telur-telur busuk" di jajaran birokrasi dan sektor swasta, menyusul terkuaknya manipulasi saham yang merugikan investor kecil. Langkah ini meliputi pencopotan pejabat dan pemberian denda besar.
"Sekarang hanya soal membersihkan telur-telur busuk, ya, dan saya pikir kita akan melakukannya. Dan saya pikir terus terang akan ada kepala yang dicopot," kata Hashim di St Regis, Jakarta, dikutip Rabu (11/2/2026).
Kemarahan pemerintah, menurut Hashim, juga dipicu oleh kelalaian birokrasi dalam menanggapi peringatan dini dari lembaga keuangan internasional. Ia mengungkap Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengirim empat surat kepada pemerintah. Namun tidak satu pun direspons.
"Salah satu hal yang mengejutkan saya... adalah bahwa sebenarnya yang membuat pemerintah sangat marah adalah bahwa Morgan Stanley ternyata mengirimkan empat surat. Mereka mengirim empat surat kepada pemerintah Indonesia. Tidak satu pun dari keempat surat itu, tidak ada balasan untuk keempat surat itu," ujarnya.
Ketiadaan respons itu, menurut Hashim, membuat pemerintah level tertinggi justru kaget ketika isu tersebut akhirnya mencuat. "Tetapi pemerintah, itu adalah kejutan bagi pemerintah karena pemerintah tidak diinformasikan. Saya bicara tentang tingkat tertinggi pemerintah," jelas adik kandung Presiden tersebut.
Hashim menyoroti praktik "menggoreng" saham yang sangat parah, di mana ada perusahaan dengan rasio Price to Earnings Ratio (PER) hingga 4.000 kali, sementara perusahaan sekelas NVIDIA hanya 60 kali.
"Bisakah Anda bayangkan perusahaan dengan kelipatan PE 4.000 dan tidak menghasilkan uang sama sekali?" tanyanya dengan nada heran.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan indikasi korupsi dan perilaku buruk. "Jelas ada tindakan keliru, ada indikasi saya pikir suap, dan perilaku buruk," tegasnya.
Selain di pasar modal, Hashim memberikan contoh ketegasan pemerintah dalam menindak perusahaan perusak lingkungan. Dua pekan lalu, ketika mendampingi Prabowo di London, 28 perusahaan dicabut izinnya karena terlibat kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas," papar Hashim.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id





































