Menuju konten utama

Gus Ipul Usulkan Perluasan Penerima Bansos Demi Jaga Pertumbuhan

Gus Ipul mengusulkan perluasan penerima bansos guna menjaga daya beli masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

Gus Ipul Usulkan Perluasan Penerima Bansos Demi Jaga Pertumbuhan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/4/2026). FOTO/dok.Kemensos
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan Satgas melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026 yang diarahkan untuk mendorong percepatan realisasi program-program prioritas pemerintah.

Dalam forum itu, Gus Ipul menekankan bahwa bantuan sosial (bansos) berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi karena bisa menjaga daya beli masyarakat.

“Bansos bagian dari komponen pertumbuhan ekonomi. Kami mengusulkan bukan penebalan, tapi perluasan penerima manfaat,” ujar Gus Ipul.

Ia memaparkan, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako bisa diarahkan untuk kelompok rentan dalam desil 1–4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain itu, Gus Ipul menyoroti perlunya penguatan kolaborasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, termasuk mempererat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan program di daerah berjalan optimal.

Ia juga menekankan pentingnya kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendukung program prioritas Presiden.

“UMKM ini bagian penting dari program prioritas Presiden, jadi harus kita dorong bersama seperti Kopdes,” katanya.

Selain bansos, rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis lainnya seperti pembenahan perizinan impor, ketersediaan gas industri seperti LPG, hingga dukungan untuk penyediaan bahan baku industri lewat kebijakan penurunan tarif impor dari 5 persen menjadi 0 persen dalam periode tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pembentukan Satgas ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai upaya percepatan dan pelonggaran kebijakan.

Rapat dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri dari berbagai sektor, termasuk Menteri Sosial, Menteri Investasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Koperasi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Ekonomi Kreatif, serta Menteri Pariwisata.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis