Masuk tirto.id
tirto.id - Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul, dalam Dialog Menteri Sosial dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Provinsi Jawa Timur, di Surabaya pada Sabtu (9/5/2026), menegaskan pentingnya pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti asuhan yang didukung data akurat dan kredibilitas yang kuat.
Menurutnya, pengelolaan yang kredibel tersebut diperlukan agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan optimal serta tepat sasaran.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, termasuk program yang dijalankan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
"Jadi salah satu tugas saya dengan Ibu Gubernur, dengan Bupati/Wali Kota melalui Dinsos masing-masing adalah melakukan pemutakhiran data. Ini instruksi Bapak Presiden, semua bisa ikut berpartisipasi," kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipatif.
Jalur formal dilakukan mulai dari tingkat RT/RW hingga lurah atau kepala desa, kemudian diteruskan ke Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi sebelum ditetapkan oleh kepala daerah.
Ia mengatakan, pemerintah telah menyediakan saluran khusus melalui aplikasi SIKS-NG yang menghubungkan operator desa, operator Dinas Sosial, hingga operator di Kementerian Sosial.
Selain jalur formal, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pembaruan data melalui beberapa aplikasi seperti Cek Bansos, call center, maupun WhatsApp center.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengajak pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) membangun kredibilitas lembaga melalui proses akreditasi.
Menurutnya, langkah itu penting agar LKS dapat memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi, tanpa selalu bergantung pada anggaran pemerintah.
Ia berharap pertemuan bersama pengelola LKS tersebut dapat menghasilkan suatu aksi yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan sosial.
Upaya itu di antaranya dilakukan melalui revitalisasi lembaga, penguatan akreditasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga LKS dapat memberikan pelayanan sosial secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkan.
Senada dengan Saifullah Yusuf, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono juga menyoroti pentingnya identifikasi data, akreditasi, dan standarisasi pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Menurutnya, lembaga yang telah terakreditasi perlu memastikan seluruh kegiatan sosial yang dijalankan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
“Setelah terakreditasi dengan baik kelembagaannya, tentu kita harus bisa memastikan bahwa yang dilakukan oleh LKS itu memenuhi standar pelaksanaan kegiatan sosial,” pungkas Adhy.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
