Masuk tirto.id
tirto.id - Indonesia Fasilitator Bestari (InFast Bestari) bakal menggelar Simposium Nasional "Strategi Percepatan Pertumbuhan 8%: Sinergi Fiskal dan Non-Fiskal" pada Rabu (30/9/2026) di Ballroom Luminor Hotel Pacenongan, Jakarta Pusat.
Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra, menyatakan penyelenggaraan simposium ini bertujuan mengawal narasi besar “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pro Rakyat”.
Dia menjelaskan, agar pertumbuhan Indonesia bisa lebih tinggi dan berdaya saing, jumlah maupun kualitas kelas menengah perlu ditingkatkan. Karena itu, sektor-sektor usaha rakyat perlu didorong menjadi motor penggerak pertumbuhan.
"Untuk itu dibutuhkan dua langkah. Pertama, negara harus aktif menahan penyusutan kelas menengah dan membalikkan arahnya. Kedua, perlu dirumuskan strategi
pembiayaan terpadu dari sektor swasta, negara [Danantara, Himbara, BUMN], dan mitra pembangunan internasional, untuk membangun ekosistem ekonomi produktif
yang menciptakan lapangan kerja layak dan bernilai tambah tinggi," kata Sandra dalam siaran resmi InFast.
"Inilah arti "sinergi fiskal dan non-fiskal": belanja dan subsidi negara yang terbatas dan tepat sasaran, didukung pasar modal, perbankan, dan kemitraan pembangunan yang diarahkan ke satu tujuan yang sama," tambahnya.
Sandra mengatakan, sejumlah langkah reformasi struktural yang sudah dimulai oleh pemerintah bisa menjadi modal strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkualitas sekaligus lebih melibatkan perbaikan ekonomi seluruh sektor usaha rakyat.
Dia mencontohkan, sejumlah langkah itu seperti pemberantasan masalah under-invoicing dan transfer pricing melalui PT. Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan bursa komoditas (ICOMEX), serta pengesahan UU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PPRT), UU Perlindungan Pekerja, hingga UU Pengaturan Reforma Agraria.
Menurutnya, target pertumbuhan 8% tidak akan tercapai hanya dengan menambah modal fisik atau mengandalkan ekspor komoditas belaka. Laju dan mutu pertumbuhan ekonomi Indonesia ditentukan oleh dua faktor yang saling terkait.
Faktor pertama adalah pertumbuhan kelas menengah, baik jumlah maupun kualitas daya saing produktifnya. Adapun faktor kedua adalah arah industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, bukan sekadar pengolahan barang mentah dan setengah jadi.
"Keduanya saling membutuhkan. Industri bernilai tambah tinggi memerlukan kelas menengah yang kuat, dan kelas menengah hanya bertahan jika ada industri yang menyediakan pekerjaan layak baginya," jelasnya.
Sandra menambahkan, kelas menengah yang tumbuh sehat dapat menopang perekonomian dari dua sisi. Dari sisi permintaan, daya beli kelas menengah menggerakkan konsumsi domestik dan memperkuat basis pajak, sehingga fiskal negara lebih kokoh. Kemudian, dari sisi penawaran, kelas menengah membawa kapasitas kreatif dan inovatif: pendidikan tinggi, hasil riset dan pengembangan, serta karya kreatif.
"Bila kapasitas ini terakumulasi, hasilnya adalah nilai tambah industri yang lebih tinggi, yang menjadi syarat utama bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Pekerjaan yang layak dan bermartabat karena itu tidak hanya soal kesejahteraan. Kualitas hidup pekerja menentukan seberapa besar nilai tambah yang ia sumbangkan pada perekonomian," ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, hubungan yang seharusnya saling menguatkan itu justru melemah. InFast mencatat jumlah kelas menengah menyusut dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 46,7 juta jiwa di tahun 2025. Ditambah lagi muncul fenomena missing middle, yakni ketika banyak kaum muda perkotaan yang berpendidikan tinggi malah bekerja di ekosistem dengan hubungan kerja rentan. Akibatnya, mereka terlalu "mampu" untuk menerima bantuan sosial, tetapi kondisi ekonominya rentan dan tidak layak disebut aman.
Sandra menilai masalah yang sama terlihat di sektor pembiayaan. UMKM dan koperasi menyerap 97% tenaga kerja nasional tetapi hanya menerima skitar 17% kredit perbankan. Sebaliknya, 87% kredit perbankan dikuasai korporasi dan BUMN.
"Ketimpangan kredit perbankan inilah yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata dia.
Dalam pandangan InFast, ketergantungan sektor usaha (korporasi dan BUMN) kepada perbankan dinilai terjadi karena masih dangkalnya pasar obligasi korporasi. Sementara itu, instrumen fiskal dan keuangan yang ada belum menjangkau kelompok yang paling menentukan pertumbuhan, yaitu sektor usaha rakyat.
Empat Sesi Simposium
Untuk mendalami berbagai persoalan di atas, InFast Bestari merancang Simposium Nasional "Strategi Percepatan Pertumbuhan 8%: Sinergi Fiskal dan Non-Fiskal" digelar dengan empat sesi pembahasan. Keempatnya dimulai dari pembahasan tentang perlindungan langsung terhadap kelas menengah lalu bergerak ke arsitektur pembiayaannya.
Sesi 1 (strategi fiskal) membahas cara menjaga daya tahan kelas menengah kreatif perkotaan melalui purpose-bound money berbasis blockchain dan ekosistem koperasi produksi dan jasa, yang menggunakan anggaran negara secara terbatas.
Kemudian, Sesi 2 (strategi non-fiskal-I) berfokus membahas pendalaman pasar obligasi korporasi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang, lewat sekuritisasi KPR untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
Adapun Sesi 3 (strategi non-fiskal II) diarahkan mendorong perbankan negara mengalihkan kredit lebih besar ke ekonomi rakyat melalui integrasi data kredit dan penyederhanaan persyaratan agunan, sedangkan BUMN dapat berpartisipasi melalui program CSR dan kemitraan untuk menciptakan pertumbuhan sektor UMKM dan
koperasi.
Terakhir, Sesi 4 (strategi non-fiskal III) mengulas penataan ulang kemitraan dengan lembaga donor untuk membiayai program-program sosial dan ekonomi rakyat.
Sandra mengatakan, simposium ini diharapkan akan menghasilkan rangkaian sejumlah rekomendasi kebijakan yang saling terhubung dan komprehensif.
"Rekomendasi tersebut mencakup instrumen perlindungan kelas menengah, kanal pembiayaan baru bagi ekonomi produktif, dan kerangka koordinasi antarlembaga untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif pro rakyat,"
