Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan upaya membangun kemandirian masyarakat mesti dimulai dari perlindungan sosial yang kuat dan tepat sasaran. Setelah itu, pemberdayaan baru dijalankan untuk mendorong keluarga miskin naik kelas dan mandiri.
"Sebelum dilakukan pemberdayaan, pada awalnya adalah diberikan perlindungan dan jaminan sosial lewat pemberian bantuan sosial," ujar dia. "Setelah itu barulah dilakukan pemberdayaan."
Pesan ini disampaikan Gus Ipul dalam acara "Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian" yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Ballroom Aryanusa, Menara Danareksa, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/10/2025).
Dia memaparkan bahwa perlindungan sosial diwujudkan lewat berbagai program bantuan. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako yang berguna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin sebelum diarahkan ke pemberdayaan.
Pada tahun ini, pemerintah menaikkan anggaran perlindungan sosial dengan angka cukup besar. Kenaikan anggaran itu memperluas jangkauan penerima manfaat, dari yang semula 21 juta menjadi lebih dari 35 juta keluarga.
"Presiden menambah anggaran untuk perlindungan sosial itu. Sebelumnya alokasi anggaran lewat Kemensos untuk dua program itu Rp71 triliun menjadi Rp110 triliun, untuk keluarga-keluarga yang memang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan sosial," jelas Gus Ipul.
Setelah program perlindungan sosial dijalankan, Kemensos bersama sejumlah kementerian lain yang dikoordinasikan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tahap pemberdayaan sesuai potensi dan kebutuhan warga penerima manfaat.
"Bagi mereka yang memang di usia produktif, akan ditindaklanjuti dengan program-program pemberdayaan. Baik yang ada di Kemensos maupun di kementerian yang lain," kata Gus Ipul.
Dia mencatat, tahun ini sebanyak 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) telah berhasil graduasi atau naik kelas sehingga siap masuk tahap pemberdayaan. Di tahun mendatang, jumlah tersebut ditargetkan akan meningkat menjadi lebih dari 300 ribu KPM.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menambahkan bahwa arah pembangunan nasional kini telah bergeser dengan menjadikan pemberdayaan sebagai landasan utama.
"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membawa paradigma baru pembangunan nasional di mana nilai-nilai pemberdayaan menjadi satu pijakan untuk membangun kapasitas diri individu kolektif, kapasitas masyarakat untuk produktif, inovatif, berdaya, dan mandiri," kata dia.
Menurut Muhaimin, konsep pemberdayaan dijalankan melalui proses graduasi masyarakat yang berada di desil bawah dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) supaya mereka bisa naik kelas.
"Jadi desil 1, desil 2, sampai 10 secara pelan dan pasti harus terus naik kelas mulai dari meningkatkan, menumbuhkan, dan mengembangkan peluang usaha masyarakat," ujar dia.
Menko PMK dan Mensos sama-sama menegaskan pentingnya kolaborasi antar-kementerian untuk menjamin keberlanjutan program perlindungan dan pemberdayaan sosial.
Melalui sinergi kuat berbasis data, dan dibarengi berbagai program pemberdayaan, target pengurangan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 diyakini dapat tercapai.
Acara "Satu Tahun Berdaya" yang digelar Kemenko PMK dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri. Di antara mereka adalah Menteri Pelindungan Pekerja Migran Mukhtarudin, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Desa Reza Patria, serta Kepala Staf Kepresidenan Qodari.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
