Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan penerimaan murid baru di Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran.
Proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat memakai skema penjangkauan langsung berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerapan skema ini bertujuan untuk memastikan program tepat sasaran dan menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Gus Ipul menekankan hal itu saat menerima Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, dan Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah, dalam audiensi di Ruang Rapat Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, pada Senin (13/4/2026).
“Tidak ada pembukaan pendaftaran, ingat semua harus paham ini. Data (calon siswa) dijangkau lewat desil 1 dan desil 2 (DTSEN) di daerah tersebut, verifikasi lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Jadi Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan,” kata Gus Ipul.
Dia menjelaskan, setelah calon siswa terjaring melalui proses verifikasi di lapangan, harus ada persetujuan dari orang tua dan kepala daerah sebelum ditetapkan oleh Kemensos.
Menurut Gus Ipul, ketepatan proses penjangkauan calon siswa di level daerah menentukan keberhasilan program Sekolah Rakyat. “Kalau Bupati salah, kita salah. Bupati benar, kita benar. Tapi dari awal prosesnya kita ikut mengawal,” jelasnya.
Gus Ipul menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pendekatan terpadu dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Program ini berfokus pada pendidikan anak sekaligus perbaikan kondisi sosial-ekonomi keluarga peserta didik.
Maka itu, penyediaan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera akan dibarengi dengan pemberdayaan orang tua. Misalnya dengan perbaikan rumah, akses menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, serta jaminan kesehatan melalui skema PBI JKN.
Dengan skema tersebut, pemerintah menargetkan keluarga penerima manfaat program ini bisa meningkatkan taraf hidupnya dan secara bertahap lepas dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
“Jadi nanti (saat) anak lulus Sekolah Rakyat, orang tuanya naik kelas dan (mandiri) tidak terima bansos lagi,” kata Gus Ipul.
Selain itu, lulusan Sekolah Rakyat diarahkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau masuk dunia kerja sesuai potensi. “Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, gagal Sekolah Rakyat,” katanya.
Saat ini pembangunan 100 lebih Sekolah Rakyat permanen sedang berlangsung di berbagai daerah. Program ini menyasar sekitar 4 juta anak yang belum sekolah, tak bersekolah, atau putus sekolah, termasuk di Pesawaran dan Ogan Komering Ulu.
Seleksi siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik. Pemerintah menerapkan tes kesehatan dan pemetaan bakat (talent mapping) hanya untuk mengidentifikasi potensi siswa sejak dini, baik di bidang sosial, sains dan teknologi, maupun bahasa.
Murid-murid Sekolah Rakyat mendapatkan berbagai fasilitas seperti asrama, makan bergizi gratis, perlengkapan sekolah, serta dukungan pembelajaran digital. Setiap siswa dan guru juga mendapatkan fasilitas laptop, dengan ruang kelas yang dilengkapi papan tulis digital (smartboard).
“Ini bukan sekolah biasa tapi bagian dari pengentasan kemiskinan,” tegas Gus Ipul.
Dalam pertemuan itu, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menyatakan siap mendukung program Sekolah Rakyat. Dia berharap daerahnya masuk dalam daftar lokasi prioritas untuk pelaksanaan program ini mengingat masih banyak anak keluarga prasejahtera yang belum memperoleh akses pendidikan.
“Yang pasti Bapak Mensos, untuk lahan pembangunan (Sekolah Rakyat), Insya Allah kami sudah siap. Proposalnya sudah kami kirim,” kata Nanda.
Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah pun menyatakan pemerintah daerahnya siap mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kalau perlu pemerataan tanah (untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat), kami siap menggunakan dana kami sendiri supaya nanti bisa memenuhi standar Satker KemenPU,” kata Teddy.
"Kami juga mohon dukungan Pak Menteri mudah-mudahan Oktober bisa berjalan dan anak-anak kami yang dari OKU bisa tertampung karena animo tinggi,” tambahnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kemensos serta perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Pesawaran dan Ogan Komering Ulu.
Dari Kementerian Sosial, hadir Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Kepala Biro Umum Kemensos Salahuddin Yahya, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.
Sementara dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran, ada Kepala Bappeda Adhytia Hidayat dan Kepala Dinas Sosial M. Zuriadi. Kemudian dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Romson Fitri dan Kepala Dinas Sosial Iwarman.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
