Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan apresiasi kepada Bupati Magelang Grengseng Pamuji atas keberhasilan daerahnya melibatkan 8.277 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK). Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dan inovatif dalam memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Keren (program VDK-nya), ini saya buat contoh ke mana-mana. Itu Bupati Magelang tiru. ASN-nya sudah turun semua (untuk pendataan),” ujar Gus Ipul di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Menurut Gus Ipul, pelibatan ASN dalam proses pendataan bukan hanya untuk memastikan data yang akurat dan valid, tetapi juga menjadi sarana membangun kepekaan sosial di lingkungan birokrasi. Ia menyebut, model yang diterapkan Kabupaten Magelang ini akan dijadikan acuan bagi daerah lain di Indonesia.
“Magelang saya jadikan model. Kami juga akan panggil semua daerah ini dan dinas sosialnya untuk tiru dan paparkan model seperti Magelang,” jelasnya.
Selain itu, Gus Ipul meminta agar pendataan dilakukan lebih mendalam terhadap keluarga siswa Sekolah Rakyat. Ia menilai, data sosial dan ekonomi keluarga peserta Sekolah Rakyat penting untuk memperkuat strategi pemberdayaan dan pelayanan sosial yang lebih komprehensif.
“Saya minta tolong didalami profil dari Keluarga Penerima Manfaat siswa Sekolah Rakyat. Itu khusus didetilkan orang tua (siswa) Sekolah Rakyat, (misal) seperti apa buruh taninya,” kata Gus Ipul.
Target pelaksanaan VDK di Kabupaten Magelang mencakup 87.791 keluarga miskin (desil 1 dan 2) yang tercatat dalam DTSEN per 31 Juli 2025. Pendataan dilakukan pada Agustus 2025, dengan melibatkan ribuan ASN yang tersebar di 21 kecamatan dan 372 desa. Mereka bertugas mengumpulkan 36 data pokok registrasi sosial-ekonomi serta 12 pertanyaan tambahan.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan bahwa seluruh ASN yang terlibat telah mendapat mandat resmi dari pemerintah daerah.
“Seluruh guru sampai dengan sekretaris daerah saya beri surat tugas turun (pendataan). Satu orang (melakukan pendataan) 10–15 rumah,” ungkap Grengseng.
Ia juga memastikan, proses verifikasi dan sinkronisasi data tetap dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) agar hasil pendataan sejalan dengan DTSEN dan tidak terjadi duplikasi.
“Jadi tidak ada nanti teman saya miskin, di sana tidak miskin. Nanti tiap tiga bulan sekali, izin kami dari Pemda akan minta data (DTSEN), untuk memadankan,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Gus Ipul kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam memperbarui data sosial dan ekonomi nasional.
“Ini contoh yang baik kerja sama BPS daerah, (Pemda) Kabupaten Magelang, Kementerian Sosial dan BPS bekerja bersama untuk validasi, verifikasi data. Keren itu, buat contoh untuk daerah lain,” tutur Gus Ipul.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Kepala Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang Taufik Hidayat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magelang Bela Pinarsi, serta perwakilan dari BPS Kabupaten Magelang, termasuk Rahayu Rahmawati dan Diana Larasati.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
