Gubernur Malut Ungkap Sejumlah Proyek dengan APBN di Daerahnya

tirto.id - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkap sejumlah proyek dengan pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang akan berjalan di daerahnya. Salah satunya adalah terkait dua sekolah rakyat yang menjadi program pemerintah pusat.

"Ada sekolah rakyat juga rencana akan masuk pembangunan di tahun ini 2 titik masing-masing Rp200 miliar. Kemudian untuk jalan jembatan dengan APBN yang ada mungkin angkanya sekitar saya belum tau pasti mungkin sekitar Rp300 miliar," kata Sherly usai pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kamis (12/6/2025).

Dia menjelaskan, proyek dari Kementerian Kesehatan juga terdapat dua pembangunan rumah sakit tipe C di dua kabupaten. Sherly menyampaikan, masing-masing rumah sakit itu akan dibangun dengan nilai anggaran dari APBN sebesar Rp150 miliar.

"Tapi kami membawa usulan jalan provinsi dan kabupaten ke Kementerian PU sebesar Rp8 triliun. Mudah-mudahan diakomodir secara bertahap," tutur dia.

Dijelaskan Sherly, dari data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 menunjukkan bahwa di daerah Maluku Utara tertinggi se-Indonesia dengan angka 34,6 persen. Tak dipungkiri dia banyaknya tambang di daerah kepemimpinannya menjadi daya tarik investasi.

Lebih lanjut, dia mengemukakan, kepada perusahaan tambang swasta itu telah dilakukan sosialisasi bahwa good governance dan tata kelola yang baik tetap paling utama. Sehingga, pengelolaan limbah dan kelestarian alam tetap nomor satu.

"Saya selalu berpesan kepada semua pihak swasta di dunia pertambangan bahwa Maluku Utara membutuhkan investasi untuk meningkatkan ekonominya tetapi pastikan tidak merusak lingkungan dan pastikan bahwa pertumbuhan ekonominya dirasakan merata untuk masyarakat lingkar tambang khususnya," ujar Sherly.

Diketahui sebelumnya, Sherly Tjoanda mendatangi Kejaksaan Agung dan bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta pendampingan program pembangunan di masa pemerintahannya. Dia mengaku, pada pertemuan itu dilakukan konsultasi beberapa proyek yang akan berjalan agar tetap mengikuti prosedur ketaatan hukum.

Sherly mengungkap, langkah ini dilakukan guna menjadikan pemerintahan di bawahnya berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dia pun mengaku bahwa saat ini tengah dilakukan pematangan konsep sejumlah peraturan gubernur (pergub) dan surat keputusan (SK).

"Ini dalam rangka memastikan pemanfaatan APBD, setiap rupiahnya dimanfaatkannya dengan baik sesuai dengan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta pemanfaatnya yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara," ungkap dia di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis.