Menuju konten utama

Greenpeace-Aruki: Indonesia Tertinggal Jauh soal Komitmen Iklim

Indonesia bahkan disebut tak memiliki proposal untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim.

Greenpeace-Aruki: Indonesia Tertinggal Jauh soal Komitmen Iklim
Aktivis Greenpeace membentangkan spanduk saat menggelar aksi damai di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang di Jakarta, Selasa (18/11/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap inkonsistensi kebijakan energi nasional, secara simbolis menunjukkan bahwa janji iklim global harus diwujudkan dengan target iklim yang ambisius, dengan menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil, seperti pengembangan energi gas fosil sebagai energi transisional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU

tirto.id - Koordinator Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki), Torry Kuswardono, menilai komitmen iklim dan negosiasi Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara kepulauan kecil dalam Alliance of Small Island States (AOSIS). Indonesia bahkan disebut tak memiliki proposal untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim.

Saat lebih dari 80 negara mendorong adanya kerangka kerja dalam Global Mutirão untuk keluar dari energi berbahan bakar fosil atau fossil fuel phase out roadmap, Indonesia dikatakannya justru absen.

"Indonesia tidak punya proposal untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim. Yang keluar dari Indonesia justru proposal untuk menyelamatkan bisnis karbon dalam negeri yang cuma akan menguntungkan segelintir orang. Ini sungguh mengecewakan," kata Tory dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (20/11/2025)

Dia kemudian mencontohkan negara Kolombia yang disebutnya memiliki ketergantungan dengan energi fosil. Menurut Tory, mereka justru memiliki komitmen dalam mendorong peralihan energi menuju sistem energi yang berkelanjutan atau transitioning away from fossil fuels.

Sementara itu, Ketua Tim Politik untuk Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, mengatakan Indonesia sebenarnya mampu berperan dalam negosiasi iklim seperti perannya dalam negosiasi pasal terkait dengan skema tukar guling karbon. Akan tetapi, peran itu dinilainya tidak muncul dalam negosiasi untuk mendorong solusi nyata aksi iklim seperti penghentian bahan bakar fosil dan rencana menghentikan deforestasi.

"Hal-hal tersebut memang tidak mudah dalam negosiasi COP. Namun Indonesia bisa pula mengajak masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong aksi iklim yang nyata," kata Rayhan.

Menurut Rayhan, Indonesia seharusnya bisa mengambil peran penting dalam aksi iklim di waktu-waktu terakhir konferensi klim PBB COP30 di Belém, Brasil. Pemerintah Indonesia, katanya, tak boleh anyep bicara tentang rencana kerja kehutanan untuk menghentikan deforestasi.

“Dua langkah tersebut merupakan kunci utama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim dan melindungi keanekaragaman hayati,” ucapnya.

Baca juga artikel terkait IKLIM atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Flash News
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama