Golkar Nilai Flexing Tak Usah Diatur UU seperti Usul Ahmad Dhani

tirto.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi pernyataan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Dhani, yang mengusulkan agar diadakannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Flexing.

Sarmuji menilai sifat pamer atau flexing seseorang tidak seharusnya sampai diatur melalui undang-undang. Menurutnya, hal itu bisa diperbaiki melalui kesadaran pribadi dari diri masing-masing.

“Saya belum membayangkan ya, hal yang sederhana tidak perlu diatur ruwet ya. Jangan semua diatur undang-undang. Ini kan masalah ukuran kepatutan diri saja,” kata Sarmuji di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Lalu, dia juga menyebut persoalan karakter atau sifat pribadi seseorang, terutama seorang pejabat, bisa ditangani melalui pengawasan partainya. Menurutnya, partai tersebut bisa membuat Code of Conduct.

Code of Conduct merupakan dokumen resmi yang berisi standar etika dan perilaku yang diharapkan dari semua anggota organisasi, seperti karyawan, untuk memandu pengambilan keputusan dan menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab dan sesuai hukum.

“Pasti masing-masing partai bisa membuat Code of Conduct. Bisa membuat landasan etis. Supaya masing-masing anggotanya itu memiliki ukuran kepatutan diri. Dan itu perlu terus-menerus diingatkan kepada anggota DPR RI,” jelasnya

Dengan begitu, Sarmuji menilai RUU Anti-Flexing tidak perlu ditindaklanjuti. Permasalahan karakter anggota dewan bisa ditindaklanjuti melalui evaluasi dan pengawasan pimpinan fraksinya.

“Masa urusan flexing diatur undang-undang sih. Ya cukup diatur oleh, dikawal oleh pimpinan fraksinya masing-masing. Di rapat-rapat begini efektif saya pikir. Karena mereka takut sama pimpinan fraksinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ahmad Dhani, mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR RI pada Senin (8/9/2025) malam.

Menurut Dhani, salah satu pesan penting dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut adalah imbauan agar para anggota dewan dari Gerindra tidak memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah di ruang publik.

“Arahan beliau banyak, tapi yang paling penting tadi, Bapak Prabowo menyarankan agar Anggota DPR RI Gerindra tidak boleh flexing," ujar Dhani kepada wartawan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Dhani juga menyampaikan bahwa dirinya mengusulkan adanya rancangan undang-undang (RUU) anti-flexing untuk dibahas di DPR. Menurutnya, regulasi semacam itu penting demi membangun kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.