tirto.id - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin berharap agar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak melakukan langkah atau mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatannya. Salah satunya tidak melakukan mutasi perwira tinggi di TNI demi untuk menjaga kondusifitas.
“Jenderal Gatot tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya termasuk memutasi para perwira tingginya,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini, di Jakarta, Selasa (5/12/2017).
TB Hasanuddin mengatakan, mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh Panglima TNI yang baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta.
Sementara itu, TB Hasanuddin menilai karena sudah ada surat resmi dari Presiden Joko Widodo tentang rencana pemberhentian Jenderal TNI Gatot, maka sebaiknya yang bersangkutan sudah mulai menyiapkan memo serah terima jabatan.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, setelah Presiden mengirimkan surat kepada DPR per-tanggal 3 Desember 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI, maka Komisi I DPR akan segera melaksanakan uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI baru.
"Berdasarkan prosedur yang berlaku, Komisi I DPR akan segera melaksanakan uji kelayakan terhadap Panglima TNI baru yang menurut surat tersebut ditunjuk Marsekal TNI Hadi Tjahjanto," ujarnya.
Dia mengatakan konsekuensi logisnya adalah calon Panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR.
Pada Senin (4/12/2017) kemarin, DPR RI telah mengkonfirmasi jika pihaknya telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Fadli mengatakan setelah Pimpinan menerima surat tersebut, langsung diserahkan kepada Kesekjenan DPR untuk di proses dan dijadwalkan hari ini akan digelar Rapat Pimpinan DPR lalu dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Dia menjelaskan dalam surat Presiden tersebut juga disampaikan keinginan agar proses pergantian Panglima TNI tidak dalam waktu yang lama.
Dalam perkembangannya, Rapat Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Senin (4/12/2017) memutuskan untuk menugaskan Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang telah diajukan Presiden Joko Widodo.
“Terkait pengangkatan Panglima TNI atas usulan dari Presiden, ditugaskan kepada Komisi I DPR dan itu sudah kami putuskan,” kata Fadli.
Dia mengatakan setelah diputuskan, Komisi I DPR bisa langsung bekerja untuk mempersiapkan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI meskipun belum dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.
Menurut dia, Rapat Bamus tersebut juga memutuskan bahwa surat Presiden terkait pergantian Panglima TNI akan dibacakan dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (5/12/2017).
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
