tirto.id - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan bahwa surat dari Presiden Joko Widodo kepada DPR RI tentang pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo langsung diserahkan kepada Kesekjenan DPR untuk diproses dan dijadwalkan hari ini, Senin (4/12/2012) akan digelar Rapat Pimpinan DPR lalu dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Ia juga menjelaskan dalam surat Presiden tersebut juga disampaikan keinginan agar proses pergantian Panglima TNI tidak dalam waktu yang lama.
"Kami harapkan sebelum reses pada masa sidang ini, tapi nanti kami koordinasikan dengan Pimpinan Komisi I DPR dan fraksi-fraksi untuk diagendakan uji kelayakan dan kepatutan," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Fadli Zon melanjutkan, dalam surat tersebut Presiden hanya mengajukan satu nama calon Panglima TNI. Fadli menilai hal itu merupakan hak prerogatif Presiden namun sesuai aturan Undang-Undang, calon Panglima TNI sudah pernah menjadi Kepala Staf.
"Kelihatannya alasannya karena memang persiapan untuk masa pensiun Pak Gatot. Hak prerogatif presiden, yang jelas ketentuan UU yang menggantikan harus pernah menjadi kepala staf, artinya bisa KSAD, KASAU, KSAL," katanya.
Fadli Zon menjelaskan setiap surat dari Presiden akan dibacakan di Rapat Paripurna, setelah itu akan diserahkan pada Komisi I DPR.
Setelah itu menurut dia, Komisi I DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada calon Panglima TNI, apabila disetujui maka Komisi I akan membawa ke rapat paripurna lalu diserahkan kepada Presiden Jokowi.
Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru.
"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," kata Fadli Zon.
Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tak banyak berkomentar terkait Panglima TNI yang baru.
"Yang lebih tahu bukan saya. Yang lebih tahu adalah Presiden," kata Panglima TNI usai penandatanganan Nota Kesepahamanan antara Mabes TNI dan Kemendikbud di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur.
"Jangan tanya kepada saya tapi tanya ke Presiden Karena Presiden yang akan menggunakan panglima yang menggantikan saya berdasarkan tantangan tugas ke depan," lanjut Panglima TNI.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora
