tirto.id - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Pemerintah Indonesia menyediakan tempat bagi pengungsi etnis Rohingya, Myanmar yang saat ini mengalami krisis kemanusiaan. Hal itu disampaikan Fadli di sela acara pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Keberlanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/9/2017).
"Sebagai bangsa besar, sudah semestinya membantu untuk kemanusiaan bagi warga Rohingya untuk lokasi pengungsian untuk sementara waktu di salah satu pulau," kata Fadli Zon dikutip dari Antara.
Menurut Fadli, yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama ini masih normatif, seperti seruan dan kecaman terhadap perlakukan dari aparat militer di Myanmar.
"Namun perlu tindakan nyata sebagai negara yang besar dan berdaulat, seperti membuka diri untuk memberikan perlindungan terhadap warga Rohingya dengan memberikan tempat pengungsian di salah satu lokasi atau pulau," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Ia pun mengatakan sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, Pemerintah Indonesia sudah melakukan tindakan dan langkah nyata, seperti yang pernah terjadi saat konflik di Vietnam.
"Waktu itu Pemerintah Indonesia memberi perhatian besar pada segi kemanusiaan dengan memberikan tempat mengungsi di Pulau Galang," ujarnya.
Ia menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia agar bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan itu.
"Bila tidak didengarkan saran dari kita (Pemerintah Indonesia), harus berani juga mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menarik Duta Besar Indonesia untuk Myanmar dan bila perlu memutuskan hubungan diplomatik," kata Fadli Zon menegaskan.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mendesak otoritas Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.
“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar,” kata Menlu Retno di Nay Pyi Daw, Myanmar, Senin (4/9/2017).
Pertemuan itu adalah agenda pertama dari rangkaian pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar untuk membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.
Menlu Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Pasalnya, kekerasan itu telah banyak memakan korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.
“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," tegas Menlu RI melalui keterangan tertulisnya.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto