tirto.id - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mulyanto mengatakan walaupun program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi pemerintah jangan lalai menuntaskan akar masalah yang sebenarnya.
“Akar masalah saat ini adalah tata kelola minyak goreng sawit [MGS] yang oligopolistik, sehingga pasokan dan harganya dikuasai oleh segelintir pengusaha,” ujar Mulyanto lewat keterangan tertulis, yang dikutip Rabu (13/4/2022).
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu menyebut program BLT minyak goreng pasti disambut baik dan dinantikan oleh masyarakat kecil. Apalagi selain minyak goreng atau migor, harga-harga bahan kebutuhan pokok yang lain seperti gula, kedelai, daging, dan lain-lain juga sudah merambat naik.
Lanjut Mulyanto, namun pemerintah tidak boleh mengandalkan program jangka pendek semacam ini. Pemerintah tetap harus fokus menyelesaikan akar masalah sebenarnya agar kelangkaan dan kemahalan MGS tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Program BLT ini dapat dibaca sebagai teguran kepada Menperin [Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita], yang hampir satu bulan belum mampu menurunkan harga minyak goreng sawit curah seharga HET [harga eceran tertinggi] sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg,” tutur dia.
Mengutip laman resmi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, hargapangan.id, per hari ini tanggal 13 April 2022, harga rata-rata minyak goreng sawit curah di semua provinsi di pasar tradisional yaitu Rp20.100 per kg. Rata-rata harganya naik Rp200 dari satu hari sebelumnya.
“Kalau harga MGS curah sudah mencapai HET, tentu pemerintah tidak harus bersusah-payah mengucurkan program BLT minyak goreng ini,” kata Mulyanto, Selasa (11/4/2022).
Di sisi lain, dia menuturkan bahwa selama harga MGS curah ini masih di atas HET, sebenarnya BLT tersebut lebih dinikmati oleh pengusaha MGS ketimbang rakyat kecil. Uang yang diterima rakyat kecil dari BLT ini sebenarnya cuma numpang lewat saja, selanjutnya uang tersebut masuk ke kantong pengusaha MGS.
“Jadi sebenarnya pengusaha MGS ini mendapat dobel subsidi. Satu subsidi di hulu melalui dana BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dan satu lagi subsidi di hilir melalui dana BLT,” terang Mulyanto.
Oleh karena itu, dia mendesak agar Menperin serius menyelesaikan tata niaga MGS curah ini supaya harganya segera mencapai HET.
“Jangan mengandalkan pendekatan BLT yang bersifat jangka pendek dan tidak seberapa. Pemerintah secara struktural harus mampu mengendalikan harga MGS curah ini. Jangan kalah dan dipermainkan oleh pengusaha nakal,” kata Mulyanto.
Sebelumnya, penyaluran BLT minyak goreng telah resmi dimulai pada hari Kamis, (7/4/2022). Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program tersebut di Pasar Angso Duo, Kota Jambi. Di pasar itu, Jokowi menyerahkan uang BLT minyak goreng senilai Rp300 ribu per orang kepada 100 penerima.
“Tadi sudah kami berikan [BLT Minyak Goreng di Jambi]. Diharapkan [pencairan BLT] tidak hanya di sini, tapi juga di seluruh provinsi Tanah Air, BLT minyak goreng bisa segera disalurkan sebelum lebaran,” kata Jokowi seperti disiarkan dalam video berita Antara.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Restu Diantina Putri
