Masuk tirto.id
tirto.id - Viralnya Lembur Pakuan, kediaman pribadi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, ternyata menyisakan persoalan sosial yang pelik di Kabupaten Subang. Tempat tinggal pria yang akrab disapa KDM ini kini tak ubahnya destinasi wisata dadakan, memikat banyak orang dari berbagai penjuru daerah.
Namun, tak semua yang datang membawa tujuan berlibur sebagian di antaranya justru datang dengan harapan dibantu, namun berujung menjadi orang terlantar.
Dinas Sosial Kabupaten Subang mencatat lonjakan signifikan jumlah orang terlantar yang datang dari kawasan Lembur Pakuan sejak tempat tersebut ramai dikunjungi publik.
“Bulan Juni saja, kami menerima 64 orang terlantar dari Lembur Pakuan. Banyak dari mereka berasal dari luar provinsi, bahkan luar Pulau Jawa,” ujar Kasi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan, Perdagangan Orang, dan Orang Terlantar Dinsos Subang, Sri Mulyani, saat ditemui belum lama ini.
Sri menyebut, para pendatang terlantar itu datang dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Medan, Padang, Makassar, Manado, Lampung, hingga dari kota-kota di Jawa Barat seperti Bogor, Bandung, dan Sukabumi. Dinsos Subang bahkan pernah menerima hingga lima orang terlantar dalam sehari.
“Mereka datang dengan satu harapan: dibantu oleh Pak Dedi Mulyadi. Karena di media sosial, Pak KDM kerap menunjukkan kedermawanannya. Rata-rata mereka yang datang adalah orang-orang dalam kesulitan ekonomi,” ungkapnya.
Menurut Sri, sebagian orang bahkan datang tanpa persiapan yang cukup. Dinsos Subang pun kerap menemukan orang lanjut usia, perempuan dengan bayi, hingga keluarga yang tak memiliki tempat tinggal setelah berharap terlalu besar dari konten-konten KDM di media sosial.
Situasi ini membuat Dinsos Subang bekerja ekstra keras. “Saat ini kami nyaris tidak mengenal hari libur, karena orang-orang terlantar terus datang, dikirim dari Lembur Pakuan melalui tim Pak KDM maupun kepolisian,” kata Sri.
Permasalahan tidak berhenti di situ. Anggaran untuk menangani pemulangan orang terlantar pun sudah habis meski 2025 baru berjalan setengahnya.
“Anggaran dari APBD hanya cukup untuk menangani 258 orang terlantar dalam satu tahun. Tapi sampai bulan Juni ini saja, sudah habis karena jumlahnya membludak,” ucapnya.
Sri menjelaskan, pemulangan orang terlantar biasanya dilakukan secara estafet, sesuai prosedur standar Dinas Sosial. Namun, prosedur tersebut tidak diperbolehkan oleh pihak Lembur Pakuan.
“Pihak Pak KDM baik dari Sekpri maupun ajudannya minta agar semua orang terlantar dipulangkan langsung sampai ke kampung halamannya dari Subang. Tidak boleh estafet. Jujur saja, ini berat bagi kami,” keluh Sri.
“Idealnya, kami alokasikan Rp150 ribu per orang. Tapi kalau harus kirim langsung ke luar pulau seperti Padang, Medan atau Makassar, biayanya bisa mencapai hampir Rp1 juta per orang. Kami kewalahan,” tegasnya.
Sri berharap, fenomena ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah Subang maupun Pemprov Jawa Barat agar ada solusi jangka panjang atas persoalan sosial yang ditimbulkan dari viralnya sosok Gubernur Jawa Barat dan Lembur Pakuannya.
“Lembur Pakuan memang memberi dampak positif secara ekonomi, tapi dampak sosialnya juga harus diantisipasi bersama,” pungkasnya.
Penulis: Subang Info
Editor: Anggun P Situmorang
