tirto.id - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, mendesak pemerintah segera mengevaluasi strategi penanganan Covid-19, setelah Indonesia mencatat sudah lebih dari 100.000 kasus positif pada Senin (27/7/2020) lalu.
Mufida menyayangkan strategi pemerintah pusat yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi daripada kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19.
"Mulai dari Perppu penanganan corona, kampanye new normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah, dan terakhir pembentukan Komite Penanganan Covid-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas penanganan Covid-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan," kata Mufidah lewat keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2020).
Ia menyebut kebijakan yang menitikberatkan ekonomi dalam penanganan Covid-19 malah menjadikan perkantoran, pusat perdagangan, dan pasar menjadi penyebaran klaster baru.
Kata Mufida, berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 klaster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 klaster pasar rakyat dengan 547 kasus.
Ia juga mengatakan munculnya klaster di fasilitas kesehatan yang mencapai 124 cluster dengan 799 kasus. Jumlah ini menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan.
"Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi, tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye new normal Presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan Covid-19 ini tidak seragam. Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 propinsi penyumbang terbesar Covid-19," katanya.
Ia mendesak pemerintah agar tetap menggunakan pola strategi penanganan Covid-19 dengan pola pikir bencana kesehatan. Sehingga, seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan.
Mufida meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan Covid-19 dan tetap memegang kendali penanganan Covid-19 hingga ke daerah.
"Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran tapi tak juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar justru menimbulkan polemik," pungkasnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Bayu Septianto
