tirto.id - Presiden Joko Widodo harus segera menetapkan Menteri ESDM definitif mengingat pembahasan RAPBN 2017 ditargetkan selesai pada Oktober 2016.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar seusai mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo tentang RAPBN 2017 dan Nota Keuangan di Kompleks Gedung DPR Jakarta, Selasa (16/8/2016).
"Presiden mesti segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, agar pembahasan RAPBN 2017 bisa berjalan dan target-target sektor ESDM dapat terealisasi," katanya dalam rilis.
Meski begitu, lanjut Anggota Dewan dari FPKS itu, kecepatan Presiden menunjuk Menteri ESDM baru tetap harus mempertimbangkan kapasitas dan kredibilitasnya.
Arcandra Tahar diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri ESDM yang baru disandangnya selama 20 hari oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (15/8/2016) malam.
Untuk sementara, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM sampai ditetapkan pejabat definitif.
Rofi yang juga anggota Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR mengatakan, keberadaan Menteri ESDM krusial diperlukan dalam penyusunan asumsi makro ekonomi bidang energi.
Berdasarkan nota keuangan, asumsi makro RAPBN 2017 sektor energi adalah harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP) 45 dolar AS per barel, volume minyak siap jual 780 ribu barel per hari, dan gas siap jual 1,15 juta barel setara minyak per hari.
"Sektor energi memiliki dampak yang besar, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Jika Presiden tidak segera menunjuk Menteri ESDM baru, lanjut Rofi, maka selain menghambat pembahasan RAPBN 2017, juga berpotensi mengganggu berbagai target seperti program 35.000 MW, kenaikan produksi migas, peningkatan elektrifikasi, hingga renegosiasi kontrak karya sektor mineral dan batubara.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
