DKI Jakarta Raih Peringkat Tertinggi Antikorupsi

tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mencatat prestasi dengan meraih peringkat pertama Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi pada penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prestasi ini menjadi wujud konkret kerja bersama yang solid, koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta komitmen kuat pimpinan daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Penghargaan diberikan langsung oleh Pimpinan KPK, Johanis Tanak, kepada Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur DIY Yogyakarta, Selasa (9/12).

Wagub Rano menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, DKI Jakarta dinilai sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi. Tentu ini menjadi tantangan untuk dijaga. Saya optimistis karena Jakarta harus bebas dari praktik korupsi,” ujarnya dalam siaran pers yang di terima tirto pasa Kamis (11/12/2025).

Ia menambahkan bahwa konsistensi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah menjadi contoh bagi seluruh jajaran.

“Ketegasan komitmen Pak Gubernur menjadi teladan. Semua SKPD bergerak bersama dan saling mendukung, sehingga kita bisa menempati peringkat pertama nasional,” ungkapnya.

Selain kekompakan antar-SKPD, peran Inspektorat DKI Jakarta juga menjadi faktor penting dalam memastikan integritas birokrasi. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menuturkan bahwa Inspektorat terus memperkuat sistem pengawasan internal, memberikan pendampingan kepada SKPD, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip good governance.

Upaya tersebut mencakup penyempurnaan pengendalian gratifikasi, peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat, pemetaan risiko korupsi, serta asistensi kepada SKPD dalam memenuhi standar integritas.

“Alhamdulillah, hasil kerja bersama ini membawa DKI meraih peringkat pertama kategori provinsi sebagai pemerintah daerah terbaik dalam pencegahan korupsi,” kata Dhany.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak bisa dicapai tanpa sinergi kuat seluruh perangkat daerah.

“Inspektorat tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi menjadi kunci, dan tiap SKPD menunjukkan niat kuat untuk terus berbenah,” lanjutnya.

Dhany juga menjelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi dilakukan tidak hanya di internal pemerintah. Berbagai program edukasi publik dan sosialisasi antikorupsi melalui kanal digital, materi kampanye di area layanan publik, serta penguatan budaya integritas turut digalakkan untuk masyarakat.

Penilaian KPK mencakup berbagai aspek, seperti sertifikasi aset, pemenuhan MCSP 2025, kualitas edukasi antikorupsi digital, pemasangan media sosialisasi di ruang pelayanan publik, serta efektivitas penanganan pengaduan dari masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) dan Ombudsman.

“Ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik memerlukan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan. Inspektorat akan terus memperkuat ekosistem integritas di DKI Jakarta,” pungkas Dhany.

Sebagai informasi, dalam penilaian tersebut, Pemprov DKI Jakarta unggul atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di peringkat kedua dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di posisi ketiga.