Menuju konten utama

Djarot Tanggapi Enteng Soal Pansus Anggaran Dinas Tata Air

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak risau dengan rencana DPRD DKI membentuk Pansus terkait penolakan usulan anggaran tambahan bagi Dinas Tata Air.

Djarot Tanggapi Enteng Soal Pansus Anggaran Dinas Tata Air
(Ilustrasi) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Museum Joang 45, Jakarta, Rabu (16/8/2017). ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz.

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi enteng soal rencana DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penolakan anggaran tambahan bagi Dinas Tata Air sebesar Rp1,8 triliun di APBD Perubahan 2017.

"Biar saja enggak apa-apa, wes ra popo," kata dia di Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/9/2017).

Menurut Djarot, pertanyaan DPRD terkait masalah itu sudah dijawab oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Agustus 2017 lalu.

Dia mengimbuhkan Pemprov DKI Jakarta juga telah memberikan penjelasan secara khusus terkait penolakan usulan anggaran tersebut.

Djarot membantah tudingan DPRD DKI bahwa usulan itu ditolak sebab dia menuduh ada permainan antara pihak legislalif dengan Dinas Sumber Daya Air terkait pengusulan anggaran tersebut. "Enggak ada itu,” ujar Djarot.

Menurut dia, alasan penolakan usulan tersebut lantaran (KUA-PPAS) telah dikunci dan kesempatan untuk mengajukan anggaran tambahan sudah habis. Apalagi, anggaran itu tidak untuk program produktif tapi membayar utang pengadaan alat berat Dinas Sumber Daya Air pada 2013 dan 2014.

Selain itu, Djarot khawatir penambahan anggaran Rp1,8 triliun itu berpotensi disalahgunakan. Sebab, anggaran itu dialokasikan untuk kebutuhan alat berat dan pembebasan lahan yang tidak terlalu penting.

Meskipun demikian, Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik mengaku sudah kepalang jengkel. "Daripada ribut nggak karuan, saya sudah perintahkan untuk membentuk Pansus terkait anggaran siluman Rp1,8 triliun ini," kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta pada Jumat pagi.

Menurut Taufik, pihak yang bisa memasukkan usulan anggaran ke dalam e-budgeting adalah eksekutif. Karena itu, menurut dia, setiap kesalahan terkait usulan anggaran adalah tanggungjawab Pemprov DKI Jakarta.

Dia menargetkan Pansus tersebut akan segera dibentuk oleh DPRD DKI pada pekan depan. Taufik mengatakan pertemuan pertama Pansus itu akan memanggil Djarot beserta jajaran pejabat Dinas Tata Air DKI.

"Yang salah itu anak buah Djarot. Lihat saja nanti," ujar Taufik.

Baca juga artikel terkait APBD DKI JAKARTA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Politik
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom