Masuk tirto.id
tirto.id - Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal, mengatakan pihaknya sedang fokus mempercepat rehabilitasi pascabencana Sumatra, termasuk Aceh.
Hal ini ia nyatakan saat rapat Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/1/2026) lalu.
Menurut Safrizal, Kemendagri menargetkan penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh rampung pada Maret tahun ini.
"Peran strategis ini menuntut penyesuaian postur anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil tahun 2026 untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak," kata Safrizal dalam keterangan resmi, Minggu (18/1/2026), dilansir dari Antara.
"Salah satu fokus utama adalah koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang ditargetkan selesai pada Maret 2026," lanjut dia.
Safrizal berujar, Ditjen Bina Adwil Kemendagri bertindak sebagai motor penggerak urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar.
Berdasar mandat regulasi, Ditjen Bina Adwil Kemendagri menjalankan fungsi pembinaan yang meliputi bidang penyelenggaraan administrasi kewilayahan, yakni penataan batas negara dan wilayah, manajemen kawasan perkotaan, serta toponimi.
Lalu, bidang ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, dan pelindungan masyarakat, yakni pembinaan terhadap Satpol PP, pemadam kebakaran, serta manajemen bencana di daerah.
"[Bidang] hubungan pusat-daerah dan kerja sama, yakni memastikan sinergi kelembagaan dan fasilitasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan optimal," tutur Safrizal.
Di satu sisi, ia turut menyatakan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata.
Ia meminta seluruh jajaran untuk melakukan inovasi kegiatan yang melampaui sekadar rapat dan perjalanan dinas, dengan orientasi kuat pada pencapaian indikator kinerja serta dampak yang luas.
“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” ucap Safrizal.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Sri Purwaningsih, berujar pagu alokasi anggaran 2026 untuk Ditjen Bina Adwil Kemendagri ditetapkan sebesar Rp362.032.974.
Namun, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar untuk mendukung prioritas direktif Presiden. Dengan demikian, pagu efektif yang akan dikelola adalah sebesar Rp307.534.215.
"Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, Ditjen Bina Adwil optimistis dapat mempertahankan kinerja tinggi, mengingat capaian realisasi anggaran tahun 2025 yang berhasil menyentuh angka 99,45 persen dari pagu efektif per 14 Januari 2026," tutur Sri.
