tirto.id - Senat AS menyetujui rancangan kebijakan yang akan menekan perlakuan buruk Cina atau diskriminasi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Rancangan kebijakan tersebut akan membuat AS dapat memonitor komunitas Uighur secara efektif.
Dikutip dari Channel News Asia, Senat AS menyetujui Kebijakan HAM Uighur pada Rabu (11/9/2019). Namun, masih perlu persetujuan dari DPR, yang kemungkinan besar akan lolos karena banyak pendukung bipartisan di dalamnya.
Kebijakan tersebut didasarkan pada laporan intelijen AS selama enam bulan di komunitas Uighur di Xinjiang, tempat sekitar 1 juta umat Muslim Uighur ditahan dalam kamp-kamp konsentrasi.
Selain itu, kebijakna itu juga berdasar laporan koordinator khusus Departemen Luar Negeri Xinjiang dan FBI tentang pelecehan dari warga Cina ke komunitas Uighur.
Kebijakan ini mengharuskan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mempertimbangkan sanksi bagi para pejabat Cina atas tindakan yang dilakukan di Xinjiang, terutama Chen Quanguo, Ketua Partai Komunis yang berkuasa di Xinjiang.
"Sudah lama Amerika Serikat menunda tuntutan pertanggung jawaban pemerintah Cina dan Partai Komunis atas pelanggaran HAM sistemik dan mengerikan serta kemungkinan kejahatan kemanusiaan lainnya di Xinjiang," kata Marco Rubio, senator yang memelopori resolusi ini.
Pihak Trump sendiri terus mengkritik Cina atas diskriminasi di Xinjiang, menyebut bahwa apa yang dilakukan terhadap Uighur di Xinjiang adalah pelanggaran HAM dan pengekangan hak-hak sipil Uighur.
Namun, beberapa aktivis mengatakan bahwa rancangan ini hanyalah alat pelampiasan kekesalan Trump atas perseteruan AS-Cina, terutama dalam hal perdagangan.
Meskipun begitu, salah seorang senator menyebut bahwa meskipun AS memiliki kendala ekonomi dengan Cina, mereka tidak mengesampingkan situasi di Xinjiang, dan menjadikannya sebagai prioritas.
Di Xinjiang, para aktivis menyebut pemerintahan komunis Cina mengajak para Muslim Uighur dengan paksa meninggalkan ajaran dan religiusitas mereka dan mengubahnya menadi paham komunis.
Sebaliknya, Cina menyebut kamp dibangun bagi komunitas Uighur untuk menghapus paham ekstremis agama dan terorisme di komunitas tersebut.
Pada hari Kamis (12/9/2019) seorang juru bicara kemenlu Cina mengatakan bahwa langkah AS ini merupakan intervensi kotor dalam urusan internal Cina.
"Kami meminta AS agar menghormati fakta-fakta obyektif [...] meninggalkan mentalitas perang dinginnya dan berhenti memanfaatkan masalah Xinjiang untuk mencampuri urusan dalam negeri Cina," kata juru bicara kemenlu Cina, dikutip South China morning Post.
Ia menambahkan agar AS menghentikan tindakan tersebut agar hubungan antara Cina-AS tidak semakin memburuk.
Rancangan kebijakan ini diajukan oleh organisasi advokasi Uighur di Amerika Serikat, Uyghur American Meshrep Group pada 3 Juni lalu agar Kongres AS mengesahkan Uyghur Human Rights Policy Act of 2019, yang bertujuan menuntut pemerintahan Cina yang melanggar HAM kelompok minoritas, VOA News mewartakan.
"Kami berharap kali ini AMerika berdiri untuk Uighur yang kini menghadapi masa depan suram atas keberadaan mereka dan tanah air mereka," kata Bahram K. Sintash, pendiri organisasi tersebut.
"Saya adalah keluarga korban. Ayah saya sekarang ada di kamp konsentrasi." tambahnya.
Penulis: Anggit Setiani Dayana
Editor: Yantina Debora
