tirto.id - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengajak para pengusaha yang perusahaannya yang sudah tercatat di bursa untuk ikut berpartisipasi untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia.
Ia menilai, pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan skema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
"Tentu kami mengundang semua, terutama ini bagi perusahaan yang tercatat di bursa untuk berkontribusi mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan SDG's dalam strategi perilaku perusahaan mereka," terangnya dalam acara Ring The Bell SDGs in Business: International Day for the Eradication of Poverty di gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).
Ia mengatakan, strategi yang dilakukan pemerintah hanya merupakan garis merah yang tidak akan berdampak besar jika tidak dilakukan oleh banyak kalangan
Dalam hal ini, perlu ada peran swasta untuk membantu program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang masih tinggi di dalam negeri.
"Untuk mengentaskannya tidak cukup dari pemerintah saja, tetapi harus bersama komunitas perusahaan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk implementasi strategi yang meningkatkan kehidupan bagi kaum miskin dunia," jelas dia.
Inarno mengatakan, sektor swasta memiliki potensi besar memanfaatkan kekayaan dan dinamika pasar untuk meningkatkan sumber daya dan peluang yang tersedia bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.
Sektor swasta dianggap meyediakan pekerjaan barang dan jasa untuk banyak orang dengan lebih efektif daripada pemerintah.
Jika koordinasi antara swasta dan pemerintah tidak terjadi maka akan banyak permasalahan yang terjadi akibat tingginya angka kemiskinan. Ia mengatakan, kemiskinan ekstrem telah membunuh jutaan orang setiap harinya, melalui malnutrisi dan penyakit.
Kemiskinan juga telah membatasi orang untuk mendapatkan rumah yang layak, air bersih, layanan medis dan pendidikan. Meskipun sebagian orang di dunia ini hidup dalam kemakmuran, sebagian manusia masih hidup dalam kemiskinan yang ekstrem.
"Bahkan di negara ekonomi maju masih saja terdapat orang yang harus berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar basic need mereka. Dapat dikatakan kemiskinan telah menjadi masalah yang berkelanjutan di antara manusia, keserakahan manusia distribusi sumber daya yang tidak merata telah menjadi penyebab utama kemiskinan," terang dia
Sebelum hari ini, sebenarnya beberapa hari lalu Bank Dunia menyoroti ketimpangan antardaerah di Indonesia yang masih tinggi. Bank Dunia menilai bahwa ketimpangan antardaerah tetap menjadi tantangan meski pemerintah sudah cukup berhasil menekan angka kemiskinan.
Hingga Maret 2019 terdapat 6 provinsi yang mengalami peningkatan angka. World Bank mencatat provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Jakarta dengan masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 3,5 persen. Papua masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, di mana masih ada 27,5 persen masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Data BPS juga mencatat bahwa pengentasan kemiskinan di desa tidak sebaik di perkotaan. Per Maret 2019, jumlah penduduk miskin di kota tercatat sebesar 6,69 persen dari populasi, sedangkan di desa tercatat mencapai 12,85 persen.
"BEI telah berkomitmen untuk mengimplementasikan program yang konsisten dengan SDG baik secara internal maupun ke luar dan dorong perusahaan tercatat di bursa untuk menjalankan kebijakan perusahaan yang sejalan dengan SDG dengan melalui berbagai program pendampingan," tandasnya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Hendra Friana
