Digitalisasi Bantuan Sosial Diperluas ke 43 Kabupaten/Kota

tirto.id - Pemerintah memperluas proyek pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial ke 43 kabupaten/kota sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan.

Program yang ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober itu diklaim akan membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Namun, pemerintah belum menjelaskan secara terperinci mekanisme validasi data maupun pengawasan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan perluasan tersebut dilakukan setelah sebelumnya pemerintah melakukan pilot project di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah daerah diminta mendukung percepatan implementasi agar peluncuran nasional dapat berjalan sesuai target.

"Salah satu langkah yang dikerjakan adalah piloting untuk perlindungan sosial dan itu sudah dilaksanakan di Banyuwangi. Kali ini kita melebar ke 43 kabupaten dan kota," kata Tito Karnavian, di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (30/6/2026).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Komite pelaksana percepatan transformasi digital nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan delapan kementerian telah mengintegrasikan data mereka. Menurut Luhut , data tersebut kini diproses menggunakan AI dengan pengamanan yang melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Sekarang data itu sudah diproses oleh AI dan berjalan dengan baik. Sovereign data atau keamanan data juga menjadi penting, peran BSSN di sini untuk betul-betul mengamankan," ujar Luhut dalam kesempatan sama.

Luhut menyebut hasil pilot project di Banyuwangi menunjukkan manfaat dalam penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran. Ketua komite pelaksanaan percepatan transformasi digital nasional juga mengatakan Surabaya diperkirakan lebih cepat menyelesaikan implementasi sehingga cakupan program dapat diperluas sebelum peluncuran nasional.

Meski demikian, dalam pemaparan tersebut pemerintah tidak menjelaskan bagaimana AI akan memverifikasi data penerima, mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan pendataan, maupun bentuk pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan oleh sistem.

Luhut juga mengklaim jika bansos akan terpat target dapat menghemat lebih dari Rp1.500 triliun dan meningkatkan tax ratio. Namun, belum dipaparkan dasar perhitungan maupun metodologi yang digunakan untuk mendukung klaim tersebut.