tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pengembangan desa wisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba dimulai Juli mendatang.
"Sekarang kita tinggal bahas siapa berbuat apa, time table, berapa dana yang dihabiskan, Juli kita mulai bekerja, kalau tidak bisa kita mundur sebulan," ujarnya saat memimpin rapat koordinasi Pengembangan Desa Wisata di DSP Danau Toba secara virtual, Kemarin (15/4/2020) seperti dikutip Antara.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Luhut akan membagi tugas kepada Kementerian/Lembaga terkait agar ada langkah integrasi. "Kita ikutkan pula ahli kultur orang Batak. Semua ini sudah tergambar apa yang harus dilakukan tiap kementerian/lembaga, jadi koordinasi juga harus ketat walaupun kita phsycal distancing," imbuhnya.
Nantinya, akan ada 10 desa wisata yang dikembangkan di DSP Danau Toba. Yang tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan (tiga desa), Kabupaten Toba (empat desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (tiga desa).
Dari semua desa tersebut, kebutuhan utama terutama infrastruktur yang wajib dibenahi, di antaranya perbaikan akses jalan (tujuh desa), penyediaan air bersih (lima desa), pelatihan SDM (tiga desa) dan perbaikan rumah adat (dua desa).
Rencananya akan ada tujuh kementerian bahu membahu demi kebutuhan dukungan yang sudah disepakati bersama.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, misalnya, akan mengejar penyelesaian master plan desa wisata dan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola desa wisata.
Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan melakukan pendampingan pengelolaan dana desa untuk kebutuhan bersama dan pendampingan pengelolaan BUMDes.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan perbaikan akses jalan menuju dan dalam kawasan desa, perbaikan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan IPAL.
Sementara Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pembangunan dermaga dan halte pemberhentian bus air dan penyediaan angkutan wisatawan dengan bus air.
Ada pula, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga BUMN, seperti Pertamina dan pihak swasta yakni Airy, serta pemerintah daerah setempat yang harus menerjemahkan dukungan dan keinginan kuat masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama akan menindaklanjuti hasil kunjungan yang dilakukannya bersama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Ia menyarankan, berkaca dari destinasi wisata di seluruh dunia, kesuksesan mereka adalah, dengan menjaga suasana yang kental dengan kearifan dan kultur lokal, dan yang terpenting adalah aksesibiltas dan juga kebersihan.
"Jadi kami harap para bupati agar fokus terhadap kebersihan, dan pengelolaan sampah tetap terjaga. Tugas kami juga mencari potensi kreatifitas anak-anak muda yang masih memegang teguh adat dan budayanya," ujarnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyatakan pihaknya sudah memulai pembangunan berbagai infrastruktur, di mana sebagian sudah dalam proses lelang dan ditargetkan pada tahun 2020 ini sudah terjadwal.
"Program DSP Danau Toba dan lain-lain, seperti yang disampaikan Menko Luhut tadi, sudah mulai bekerjanya dan sudah mulai proses lelang semua, pada bulan Juni - Juli tahun ini sudah bisa dimulai," jelasnya.
Menkominfo Johny G. Plate pun mengungkapkan kesiapannya dengan mengoptimalisasi jaringan yang dibutuhkan sebagai koordinat wilayah yang butuh jaringan internet.
"Di beberapa titik masih perlu jaringan, makanya kita perlu memberikan informasi yang cepat, agar provider bisa membangun dengan cepat juga," terangnya.
Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menyatakan beberapa dermaga juga sudah mulai dibangun, dan untuk galangan kapal, sudah dianggarkan dan bias dimulai pada tahun 2021.
Sementara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub juga menyatakan landas pacu Bandara Sibisa sudah dapat didarati oleh pesawat berbadan sedang sejenis ATR.
Dalam laporannya pada rakor virtual tersebut, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Odo R.M. Manuhutu mengungkapkan pohaknya selama satu bulan lebih terus melaksanakan komunikasi intens dengan Menparekraf.
Menurut dia, pengembangan desa wisata di DSP Danau Toba harus mencakup budaya dan kearifan lokal setempat dan juga mengguanakan bahasa daerah sebagai warisan luhur masyarakat Batak.
"Desa Sigapiton masih sangat kental budaya dan kearifan lokalnya, Sigapiton akan menjadi contoh untuk pembangunan sembilan desa lainnya," pungkasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
