tirto.id - Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali mulai 24 hingga 30 Agustus 2021. Namun dalam perpanjangan kali ini, sejumlah daerah mengalami penurunan level dari level 4 ke level 3.
"Untuk pulau Jawa dan Bali wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai 24 Agustus 2021," kata Presiden Joko Widodo saat mengumumkan perpanjangan PPKM, Senin malam (23/8/2021).
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebut ada beberapa wilayah aglomerasi di Jawa-Bali masih berstatus level 4 seperti wilayah aglomerasi Bali, Malang Raya, Solo Raya, dan DIY. Namun Luhut optimistis kasus akan turun.
"Kami perkirakan akan turun menjadi level 3 pada beberapa minggu ke depan dengan perbaikan yang terus menerus dalam penanganan Covid, terutama agar meningkatkan kesembuhan lebih cepat dan menekan laju kematian," kata Luhut.
Tepatkah Pembukaan Wilayah Aglomerasi?
Epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Mouhammad Bigwanto menilai kasus COVID-19 di Indonesia memang tengah mengalami pelandaian. Akan tetapi, pemerintah masih punya pekerjaan rumah dalam penanganan COVID-19, yakni kasus kematian masih tinggi.
"Betul, angka konfirmasi positif mengalami pelandaian, artinya memang penularan sudah mulai terkendali. Sekarang yang harus diperhatikan adalah menurunkan angka kematian, angkanya masih 5%-an, rerata angka kematian global saja hanya 2%," kata Bigwanto kepada reporter Tirto, Selasa (24/8/2021).
Bigwanto menduga ada dua alasan yang membuat angka kematian masih tinggi. Pertama, fenomena gunung es masih terjadi karena banyak kasus tidak terungkap akibat testing dan tracing yang rendah.
Dugaan kedua, kata dia, adalah upaya penanganan kesehatan di rumah sakit kurang efektif atau justru terlambat karena penderita merasa cukup isolasi mandiri atau isoman.
Sementara itu, jika melihat berbasis aglomerasi, Bigwanto mengakui bahwa penurunan level PPKM sudah pas karena kasus di daerah aglomerasi menurun. Ia mencontohkan, Jakarta sudah tepat turun status level karena cakupan vaksinasi sudah tinggi meski ada catatan.
"Hanya saja 3T-nya enggak boleh ikutan turun level, harus tetap ditingkatkan," kata Bigwanto.
Selain itu, daerah aglomerasi juga harus memperhatikan para isoman. Ia khawatir angka BOR turun dipicu karena banyak pasien yang melakukan isoman di rumah masing-masing. "Pastikan fasilitas memadai dan mematuhi protokol isolasi sehingga tidak menulari yang lain," kata Bigwanto.
Di sisi lain, pemerintah pusat harus memperhatikan daerah penyangga. Ia mencontohkan, Jakarta memang sudah masuk zona lebih baik, tetapi daerah penyangga belum tentu bisa mengikuti.
"Kalau dibilang Jakarta terkendali, iya betul. Tapi ingat ini bisa jadi hanya sementara, hanya wilayah penyangga masih tinggi kasusnya," kata Bigwanto.
Pernyataan Bigwanto itu bukan tanpa alasan. Mengacu pada data Pikobar yang diakses pada 24 Agustus 2021 pukul 14.12 WIB, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berada di peringkat 5 besar kasus Jawa Barat. Kota Depok dengan pasien yang masih dalam perawatan mencapai 22.974 orang, sementara Kabupaten Bekasi 4.250 orang, Kota Bandung 3.080 orang dan Kota Bekasi 2.250 orang.
Situasi daerah penyangga masih berbahaya juga ditemukan di wilayah Surabaya Raya. Diakses dari laman resmi penanganan COVID Pemprov Jatim, daerah Sidoarjo masih berstatus risiko tinggi saat data diakses pada Selasa (24/8/2021) pukul 14.16 WIB dengan status kasus aktif masih ada 1.302. Sementara Kota Surabaya dan Gresik sudah berstatus risiko sedang.
Bigwanto mengakui ada tantangan berat dalam penanganan pandemi dalam menghadapi daerah penyangga yang masih berzona lebih tinggi daripada daerah kota utama. Situasi akan semakin sulit karena kantor mulai beroperasi dan banyak pekerja yang tinggal di daerah penyangga mulai beraktivitas di kota utama.
Oleh karena itu, Bigwanto menyarankan agar data penanganan pandemi di masa depan tidak berbasis wilayah administrasi provinsi atau kabupaten, tetapi berbasis pola mobilitas masyarakat.
"Jadi instead of focus melihat jumlah kasus per provinsi/kabupaten, kita pertimbangkan juga jumlah kasus perwilayah aglomerasi (Jobodetabek, Surabaya raya dan sebagainya). Jadi penurunan level kalau bisa jangan membagi per provinsi, khusus kota besar di pertimbangkan juga wilayah penyangganya," kata Bigwanto.
Catatan di sektor ekonomi pun tidak berbeda jauh. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengakui bahwa penurunan level PPKM diikuti dengan penurunan kasus COVID dan BOR. Ia mengakui akan ada dampak positif berupa pemulihan ekonomi bagi Indonesia.
"Dengan penyesuaian aturan pembatasan masyarakat, maka mobilitas masyarakat diperkirakan akan berangsur-angsur pulih sehingga akan mengindikasikan juga pemulihan ekonomi Indonesia pada akhir kuartal III-2021 ini dan akan pemulihan ekonomi akan lebih signifikan terjadi pada kuartal IV-2021," kata Josua kepada reporter Tirto, Selasa (24/8/2021).
Namun Josua menekankan bahwa daerah-daerah memiliki tingkat PPKM berbeda. Oleh karena itu, koordinasi setingkat gubernur penting dilakukan untuk mengatur pembatasan, apalagi daerah zona lebih rendah dekat dengan zona risiko tinggi.
"Dikarenakan tingginya tingkat interkonektivitas antardaerah, bila terdapat daerah dengan zona merah di antara daerah-daerah yang mulai diturunkan level PPKM-nya, dikahawatirkan terjadi lonjakan kasus di daerah yang mulai pulih tersebut," kata Josua.
Josua menyarankan, ketidakmerataan level bisa ditangani bila kapasitas pelayanan kesehatan, tingkat kesadaran masyarakat, serta vaccination rate di daerah tersebut sudah tertangani.
"Di dalam jangka pendek, masih adanya daerah yang pertumbuhan kasusnya masih tinggi cenderung berdampak terbatas pada perekonomian secara umum. Namun, bila tidak ditangani dan dikoordinasi dengan baik, hal ini dapat menghambat pembukaan kembali perekonomian di jangka menengah, yang kemudian berdampak positif pada pemulihan ekonomi Indonesia secara umum," kata Josua.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
