tirto.id - Presiden Joko Widodo mengambil sikap dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Kali ini, mantan Wali Kota Solo itu memerintahkan agar harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) turun di angka Rp450 ribu-Rp550 ribu.
"Saya sudah berbicara dengan menkes mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara 450.000 rupiah sampai 550.000 rupiah," kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu (15/8/2021).
Jokowi menerangkan, upaya penurunan harga PCR itu sebagai langkah pemerintah untuk memperbanyak testing. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin hasil tes bisa keluar dalam 24 jam.
"Saya minta juga agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1x24 jam, kita butuh kecepatan," kata Jokowi.
Penurunan harga PCR ini tidak lepas dari langkah pemerintah India yang menurunkan harga tes PCR. Dinukil dari India Today, harga tes PCR di India turun dari 800 rupee atau sekitar Rp150 ribu menjadi 500 rupee atau Rp96 ribu berdasarkan kurs 13 Agustus 2021.
Di Indonesia, harga PCR masih pada angka Rp900 ribu. Hal tersebut sesuai Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan lewat Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) pada 5 Oktober 2020.
Penurunan harga tes PCR di India tersebut lantas memicu protes warga Indonesia agar Jokowi menurunkan harga tes PCR juga. Tompi, salah satu musisi yang juga seorang dokter, vokal meminta agar Jokowi menurunkan harga tes PCR.
"HARGA PCR ATAU SWAB HARUS SEMURAH2nya!!! NEGARA HARUS HADIR memastikan ini. Kenapa negara lain bs lebih murah dr kita saat ini? Bukankah Beli bayam 100 selalu lebih murah dari beli bayam 10. Ayo lah Bisa! Mhn kendalinya Pak @jokowi,"kata Tompi lewat akun media sosialnya.
Pengusaha pun mengakui minimnya tes COVID-19 akibat harga tes PCR yang mahal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani bahkan meminta agar pemerintah belajar dari India yang mampu menekan tarif PCR jadi sangat murah.
"Kalau teman-teman [pengusaha] yang pemain di PCR bilang yang komponen terbesar adalah reagennya. Tinggal tanya India pakai reagennya apa sih jadi sebetulnya. Bisa di-benchmark dengan negara-negara yang bisa membuat harga PCR kompetitif dan semakin murah. Semakin murah maka testing makin luas,” kata Hariyadi melalui sambungan telepon, Jumat (13/8/2021).
Haryadi bahkan mendorong agar pemerintah mencari solusi agar tes PCR murah. Ia ingin Indonesia belajar dari India soal harga tersebut.
"Kalau memang pemerintah enggak punya kemampuan untuk itu [gratiskan PCR semua warga] ya cari solusi. Kenapa India bisa, kita pelajari itu,” kata Hariyadi.
Namun, pihak Kementerian Kesehatan justru berdalih bahwa harga mahal terjadi karena India berbeda dengan Indonesia. Juru Bicara Kemkes Siti Nadia Tarmidzi menyebut harga tes PCR India murah karena India punya bahan baku dan bisa produksi sendiri.
"[Kalau di Indonesia] sebagian besar impor, tapi ada yang sudah buatan Indonesia. Tapi sebagian bahan bakunya masih impor," ujar Nadia, Jumat kemarin.
Harga Tes PCR Terbaru Masih Kemahalan
Penurunan harga yang dilakukan Jokowi masih dikritik oleh sejumlah pihak. Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengapresiasi upaya Jokowi menurunkan harga tes. Akan tetapi, ia menilai angka yang dipatok masih mahal.
"Meskipun harganya turun 50%, tapi masih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Misalnya di Uzbekistan, harga PCR sekitar Rp350 ribu itupun yang 6 jam. Kalau yang 24 jam lebih murah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/8/2021).
Politikus PPP itu lantas membandingkan harga tes Indonesia dengan negara lain seperti tes PCR di India Rp96 ribu, Malaysia RM150 atau setara dengan Rp509 ribu, Filipina dengan harga tes PCR Rp427.000 dan Vietnam memasang tarif sekitar Rp460.000.
Sekretaris Fraksi PPP tersebut juga meminta pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur. Ia menilai tidak semua rumah sakit memiliki laboratorium uji sampel, sehingga untuk mencapai hasil 1x24 menemui kendala.
"Saya PCR di salah satu RS BUMN d kabupaten, namun hasilnya masih menunggu 2-3 hari karena uji lab-nya dilakukan di kota. Ini masih di Pulau Jawa, bagaimana kondisi di luar Jawa," kata dia.
Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai pemerintah perlu memperjelas alasan pematokan harga Rp450 ribu-Rp550 ribu per tes PCR. Ia mengaku masih melihat harga yang dipatok Jokowi masih mahal.
"450-550 (ribu rupiah) tentu perlu ada baseline dan perlu dilihat komponen pembentuk harga untuk pemeriksaan PCR apa saja. Sebab, misal, jika harga reagen PCR sebesar 180 ribu --sesuai dari hasil penelusuran ICW, maka angka yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentu masih mahal," kata Wana kepada reporter Tirto, Minggu (15/8/2021).
Wana mengatakan, ICW menemukan dua masalah penting alasan harga tes PCR mahal bila mengacu pada dalih Kementerian Kesehatan bahwa Indonesia masih tergantung impor dan harga reagen yang mahal.
Pertama, ICW tidak menemukan biaya impor yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk produk test kit dan reagen laboratorium. Temuan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK 04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan COVID-19. Aturan tersebut memberikan fasilitas pembebasan pungutan pajak barang impor, salah satunya tes PCR.
Wana menilai, tidak ada biaya impor seharusnya mempengaruhi harga tes PCR. Namun publik tidak pernah tahu komponen pembentuk harga tes PCR. "Dengan tidak adanya biaya impor seperti yang tertuang di PMK (Peraturan Menteri Keuangan) maka harga PCR harusnya akan lebih murah," tutur Wana.
Kedua, ICW menemukan bahwa rentang harga reagen yang dibeli pelaku usaha Rp180 ribu hingga Rp375 ribu. Setidaknya ada 6 reagen yang digunakan di Indonesia yakni Intron, SD Biosensor, Toyobo, Kogene, Sansure, dan Liverifer.
Jika mengacu kepada harga Kemkes, kata Wana, maka gap harga reagen bisa mencapai 5 kali lipat. Di sisi lain, Kemkes tidak terbuka besaran komponen persentase keuntungan yang diperoleh pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis PCR.
Ia pun mengingatkan, harga yang dipatok belum tentu bisa diakses semua pihak, apalagi daerah luar Jawa-Bali. Wana menilai pemerintah perlu memberikan subsidi jika pendekatan yang digunakan adalah penelusuran kasus.
"Jika memang tujuannya adalah untuk melakukan tracing, maka pemerintah perlu memberikan subsidi bagi warga yang hendak melakukan PCR dengan kondisi bukan untuk warga yang ingin melakukan traveling dan sebagainya," tutur Wana.
Oleh karena itu, ICW mendorong pemerintah merevisi Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan PCR. Kemudian, Kementerian Kesehatan segera membuka informasi mengenai komponen penetapan tarif PCR kepada publik.
"Kementerian Kesehatan harus memberikan subsidi terhadap pemeriksaan PCR yang dilakukan secara mandiri," kata Wana.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
