tirto.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengusulkan agar pemeriksaan tes RT-PCR digratiskan. Menurut Ansory kebijakan wajib tes PCR untuk syarat penerbangan yang sempat diberlakukan telah memicu tudingan bahwa ada kelompok tertentu yang diuntung karena kebijakan tersebut.
"Saya mengusulkan salah satu kesimpulan dalam rapat ini itu menggratiskan PCR. Agar jangan sampai dugaan-dugaan komisi IX, atau Kementerian Kesehatan ikut bermain [bisnis PCR] jangan sampai kita dengar lagi," kata Ansory saat rapat Komisi IX DPR dengan Kemenkes, Senin (8/11/2021).
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah tak memiliki anggaran untuk menggratiskan tes PCR.
"Memang anggarannya tidak ada di kami sekarang, jadi untuk tahun ini agak sulit. Karena kami tidak memiliki anggaran untuk itu. Yang kami miliki adalah anggaran untuk tes PCR yang sifatnya suspek dan kontak erat yang datang di Puskesmas," kata Budi.
Budi menegaskan bahwa untuk tes PCR yang sifatnya epidemiologis di Puskesmas memang gratis. Tetapi untuk tes skrining biaya tidak ditanggung oleh negara.
"Kalau [skrining] ditanggung negara, tidak ada anggarannya. Karena memang secara medis juga para epidemiolog selalu bilang testing yang benar adalah testing suspek dan kontak erat yang dilakukan di puskesmas," ujarnya.
Perihal testing PCR ini dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo juga meminta agar dikaji. Meski disarankan oleh para epidemiolog namun di lapangan masyarakat banyak yang enggan melakukan testing, terlebih saat kasus turun.
"Dia kontak erat akan dites tapi tidak mau dan dipaksa kita enggak ada leverage-nya. Berbeda dengan kalau ini ada leverage-nya, walau ini bukan basic epidemiloginya tapi kalau mau dites kan enggak bisa terbang, itu ada leverage-nya. Nah ini yang sedang dibahas, minggu depan kami diminta masukan ke bapak presiden," kata Budi.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Bayu Septianto
