Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Guatemala Bernardo Arevalo menetapkan status darurat nasional state of siege selama 30 hari setelah terjadi rangkaian kekerasan serius yang dilakukan oleh geng kriminal di negara tersebut.
Keputusan ini diambil menyusul tujuh polisi tewas di wilayah ibu kota Guatemala City setelah aparat keamanan berhasil merebut kembali kendali salah satu penjara keamanan maksimum di wilayah Escuintla.
“Mereka membuat kerusuhan di penjara dan menyandera dengan maksud agar negara menerima tuntutan mereka, yang selama beberapa dekade telah dipenuhi,” kata Arevalo dikutip AP News.
“(Serangan itu adalah) upaya untuk meneror pasukan keamanan dan penduduk agar pemerintah mengalah dalam pertempuran langsungnya melawan geng-geng tersebut,” sambungnya.
Kronologi Ketegangan di Guatemala hingga Sebabkan Darurat Nasional
Pada 17 Januari 2026, terjadi kerusuhan di tiga penjara maksimum di Guatemala. Narapidana yang merupakan pimpinan geng menyandera puluhan petugas sebagai bentuk tekanan agar pemerintah memenuhi tuntutan mereka.
Kerusuhan berawal ketika ratusan polisi anti huru hara menyerbu Penjara Renovacion di Escuintla untuk membebaskan sembilan petugas yang disandera.
Menurut Presiden Arevalo, aksi penyanderaan ini dilakukan dengan tujuan memaksa negara kembali memberikan berbagai hak istimewa yang selama puluhan tahun dinikmati para pemimpin geng di dalam penjara.
Setelah aparat berhasil mengambil alih penjara tersebut dan membebaskan seluruh sandera tanpa korban jiwa, kelompok geng diduga memerintahkan anggotanya di luar penjara untuk melakukan serangan balasan.
Akibatnya, terjadi serangkaian penyerangan bersenjata di berbagai titik Guatemala City yang menewaskan tujuh polisi, melukai sepuluh lainnya, serta menewaskan satu anggota geng.
Dalam pernyataan resminya, Presiden Arevalo menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan upaya untuk menebar teror dan melemahkan pemerintah agar menghentikan langkah tegas terhadap kejahatan terorganisir.
Ia justru menilai tindakan nekat geng sebagai tanda bahwa upaya pemberantasan yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil.
Selain penjara di Escuintla, aparat juga berhasil mengambil alih dua penjara lain di ibu kota pada hari yang sama dan membebaskan puluhan petugas yang sebelumnya disandera. Polisi juga telah menangkap beberapa anggota geng, menyita senjata api, serta kendaraan yang digunakan dalam serangan.
Status state of siege yang diumumkan presiden memang masih memerlukan persetujuan parlemen, namun sesuai konstitusi dapat langsung diberlakukan dalam situasi kekerasan berat atau ancaman serius dari kelompok kriminal terorganisir.
Dalam kondisi ini, pemerintah dapat membatasi sejumlah hak warga negara seperti kebebasan bergerak, berkumpul, dan berdemonstrasi.
Presiden menegaskan langkah ini diperlukan demi melindungi keselamatan masyarakat dan memungkinkan negara mengerahkan seluruh sumber daya untuk menghadapi geng kriminal yang semakin berani menantang negara.
"Negara tidak akan berlutut di hadapan para penjahat ini," tegas Menteri Dalam Negeri Marco Antonio Villeda.
Situasi keamanan yang memanas membuat pemerintah mengambil langkah tambahan, termasuk memperketat penjagaan di penjara-penjara, meningkatkan patroli gabungan polisi dan militer, serta meliburkan kegiatan belajar mengajar secara nasional untuk sementara waktu guna menjaga keselamatan siswa dan guru.
Geng-geng besar seperti Barrio 18 dan Mara Salvatrucha memang telah lama menjadi ancaman serius di Guatemala, yang juga terjadi di sejumlah negara Amerika Tengah lainnya.
Dengan meningkatnya tekanan publik dan contoh kebijakan keras di negara tetangga seperti El Salvador, langkah tegas Presiden Arevalo ini menandai babak baru dalam upaya Guatemala menghadapi kejahatan terorganisir.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
