Dampak Demo Ricuh di Kediri: Museum hingga Klinik Rusak Dibakar

tirto.id - Demo yang berakhir ricuh di Kediri, Jawa Timur, pada Sabtu (30/8/2025) malam menyisakan dampak kerusakan yang luar biasa. Tak hanya kantor pemerintahan, kantor polisi, dan gedung DPRD, tapi juga museum hingga klinik rusak dibakar massa.

Ribuan massa aksi berbaju hitam-hitam itu menyerang wilayah kota dan Kabupaten Kediri. Mereka melempari batu, membakar, dan menjarah barang-barang berharga di sana. Berdasarkan pendataan sampai hari ini, di wilayah kota, kerusakan terjadi di Gedung DPRD, kantor Satlantas Polres Kediri Kota, Mako Polres Kediri Kota, Pos Polisi Jong Biru, Semampir dan pojok Pattimura, Polsek Kediri Kota dan Klinik Pratama di kawasan polsek tersebut.

Sementara itu, di Kabupaten Kediri, kantor Pemkab Kediri, Gedung DPRD, Samsat Kediri, Pos Polisi Katang, Polsek Ngasem, Polsek Gampengrejo, Polsek Kepung, Kantor Satlantas 90 Polres Kediri, Pos Lantas 901 Polres Kediri, dan Museum Bagawanta Bhari dirusak dan dibakar massa.

Selain gedung, puluhan kendaraan di titik-titik pembakaran tersebut hangus. Tak hanya kendaraan dinas, ada juga kendaraan-kendaraan barang bukti di kantor Satlantas.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengajak masyarakat menjaga wilayahnya masing-masing agar tetap aman dan kondusif. Dia juga meminta perangkat desa untuk menghidupkan kembali sistem Jaga Desa.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk menjaga wilayahnya masing-masing supaya tetap aman, tetap kondusif. Jadi sistem Jaga Desa kita hidupkan kembali,” kata dia, Senin (1/9/2025) usai memimpin rapat koordinasi bersama kepolisian dan seluruh camat di Kabupaten Kediri.

Menurut dia, yang tidak kalah penting adalah imbauan kepada seluruh orang tua, murid, dan guru-guru di Kabupaten Kediri. Sebab, Dhito, mayoritas aksi kemarin dilakukan para pelajar yang usianya 14-17 tahun.

“80 persen dilakukan oleh pelajar. Nah, ini tugasnya tidak bisa diselesaikan oleh bupati, tidak bisa diselesaikan oleh Dandim, Kapolres. Ini kita akan memformulasikan bagaimana setiap orang tua bisa memastikan bahwa anak-anaknya itu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, di hari-hari tertentu, dimulai dari sekarang, pemda menerapkan jam malam. “Jadi, di atas jam 09.00 jam 10.00. Kalau masih ada yang berkerumun kami akan bubarkan. Ya, patroli kami tingkatkan memang khususnya di titik-titik rawan. Seperti di Ngasem, di Pare, dua titik itu yang kita fokuskan untuk di Kabupaten Kediri,” tegasnya.

Terkait aset Pemkab Kediri yang rusak dan hilang, Dhito masih terus melakukan pendataan.

“Sejumlah data penting hilang, mulai dari arsip bantuan organisasi masyarakat, data kepegawaian, hingga pemetaan aset Pemkab. Selebihnya masih kami inventarisir,” ujarnya.

Meski begitu, Dhito menegaskan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah telah menyiapkan langkah darurat, termasuk pemindahan lokasi kerja ke gedung-gedung milik Pemkab yang tidak terdampak.

Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, juga tengah menginventarisir aset yang rusak dan hilang utamanya di gedung DPRD Kota Kediri. Dia pun menyiapkan Gedung Nasional Indonesia (GNI) sebagai kantor sementara para anggota dewan, Senin (1/9/2025).

“Kami telah meninjau Kantor DPRD Kota Kediri dan melakukan inventarisasi kerugian atas kerusakan dan kehilangan aset di Kantor DPRD Kota Kediri. Tujuannya agar jelas dan segera ditindaklanjuti. Kami bersama pimpinan DPRD Kota Kediri juga sudah merapatkan, dan untuk sementara aktivitas DPRD akan dipindahkan ke Gedung GNI ini,” kata dia.

Vinanda menambahkan, Gedung GNI dipilih karena merupakan aset yang siap digunakan dan representatif dalam kondisi darurat.

“Gedung ini sudah tepat untuk keadaan darurat dan bisa langsung digunakan. Untuk perbaikan Kantor DPRD Kota Kediri nanti akan kami sampaikan kembali,” kata dia.

Namun, Wali Kota Kediri itu menekankan bahwa perpindahan belum bisa dilakukan segera, karena saat ini Gedung GNI masih digunakan berkegiatan oleh masyarakat.

“Setelah masyarakat selesai berkegiatan di sini, DPRD Kota Kediri baru bisa pindah dan beraktivitas normal kembali, untuk menyerap aspirasi masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, GNI merupakan pilihan paling representatif dibandingkan aset lain yang hanya berupa tanah.

“Kami bergerak cepat bersama pimpinan dewan dan Wali Kota Kediri beserta jajarannya. GNI ini lebih layak karena tidak membutuhkan waktu lama untuk merenovasinya dan bisa segera digunakan,” jelasnya.

====

Info Kediri adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.